MK, Palagan Terakhir Pilpres 2019

MK, Palagan Terakhir Pilpres 2019
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kedua kanan) bersama Penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo (kanan) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 24 Mei 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / FMB Sabtu, 25 Mei 2019 | 14:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mendaftarkan permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019) malam. Sengketa di MK ini akan menjadi palagan atau medan laga terakhir bagi Prabowo-Sandi dan rivalnya Jokowi-Ma'ruf.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari putusan MK nantinya bersifat final dan mengikat. Dengan demikian tidak ada upaya hukum lain untuk menggugat putusan MK tersebut.

"Tidak ada hukum lain. Final and binding," kata Feri kepada SP, Sabtu (25/5/2019).

Feri menjelaskan, terdapat sejumlah kemungkinan dari putusan MK nantinya. Jika gugatan Prabowo ditolak, maka pasangan Jokowi-Ma'ruf tetap menjadi pemenang Pilpres 2019. Sementara, jika gugatan Prabowo diterima, terdapat sejumlah hal yang mungkin menjadi konsekuensi. MK dapat memutuskan dilakukannya penghitungan suara ulang atau pemilihan ulang. Jika MK memutuskan hal tersebut, seluruh pihak akan menunggu hasil dari pemungutan atau penghitungan suara ulang tersebut. Hal paling ekstrem yang mungkin terjadi dari pemungutan suara atau penghitungan suara ulang ini adalah beralihnya pemenang pemilu. Namun, tak menutup kemungkinan peralihan suara tidak menimbulkan perubahan pemenang Pemilu. Apapun putusan MK nantinya, Feri menegaskan tidak ada upaya hukum lain. Bahkan, seandainya terdapat pihak yang tidak menerima hasil dari penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang nantinya.

"Akan timbul pertanyaan jika pemungutan atau pemilihan ulang. Kalau terjadi perubahan signifikan apakah pihak yang bermasalah dengan itu bisa mengajukan PHPU yang baru? Menurut saya tidak bisa," tegasnya.

Diketahui, saat mendaftarkan gugatan ke MK, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto mendalilkan adanya dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Feri Amsari mengatakan, dengan dalil kecurangan TSM, putusan yang diharapkan Prabowo-Sandi adalah dilakukannya pemilihan ulang. Feri mengatakan, 51 bukti yang diajukan Prabowo-Sandi dirasa masih belum cukup kuat untuk membuktikan adanya kecurangan bersifat TSM.

"Pengacaranya Prabowo sudah mengatakan akan melakukan perbaikan dan susulan untuk itu. Artinya persiapan mendadak, ini lebih semacam permohonan yang diajukan utk memenuhi batas waktu," katanya.

Senada dengan Feri, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menegaskan, setelah putusan MK tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan kedua pasangan calon. Untuk itu, kedua pasangan calon mau tidak mau harus menerima setiap putusan MK nantinya.

"Jelas tidak ada lagi upaya hukum. Sesuai Undang-undang Dasar, putusan MK itu final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum atau diuji lagi di tempat lain. Mau tidak mau harus diterima," katanya.

Bahkan, Bayu menyatakan, penegakan hukum dapat dilakukan terhadap pihak yang melakukan upaya lain di luar hukum uang berlaku lantaran tidak menerima putusan MK nantinya.

"Ketika tidak menerima putusan pengadilan dan melakukan upaya lain yang itu bertentangan dengan hukum yang berlaku maka penegakan hukum bisa dilakukan. Sudah paling akhir," tegasnya.

Bayu menilai terdapat kesalahan mendasar yang dilakukan kubu Prabowo-Sandi dalam mengajukan permohonannya ke MK. Tim hukum Prabowo-Sandi seharusnya mendalilkan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara atau penetapan suara oleh KPU. Hal ini lantaran dalam UU MK maupun Peraturan MK nomor 4 tahun 2018 Tentang tata cara beracara PHPU Pilpres disebutkan, obyek gugatan atau obyek perselisihan adalah keputusan KPU tentang penetapan hasil.

"Maka dalam permohonan, pemohon harus mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara atau penetapan hasil suara oleh KPU. Menunjukkan penghitungan atau penetapan yang benar menurut pemohon. Maka dia harus menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya paslon. Itu dulu yang harusnya diungkap," katanya.

Diketahui, KPU menetapkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin meraih 85.607.362 suara atau 55,40% dari 154.257.601 suara sah dan Prabowo-Sandi mendapatkan 68.650.239 atau 44,50%. Dengan demikian, selisih suara Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf sekitar 16,9 juga suara. Menurut Bayu, Prabowo-Sandi seharusnya mendalilkan terlebih dahulu adanya 9 juta suara yang keliru dihitung KPU.

"Itu yang seharusnya ditunjukkan dulu. Ada 9 juta suara yang seharusnya ke Paslon 02 malah masuk k 01. Semudah itu sebenarnya pembuktian di MK. Bukan serta merta mengatakan terstruktur sistematis dan masif. Terstruktur sistematis dan masif itu lanjutan setelah dia mampu menunjukkan adanya kesalahan penghitungan," katanya.

Untuk itu, Bayu mengaku belum memahami langkah Prabowo-Sandi yang langsung mendalilkan adanya kecurangan TSM, bukan menunjukkan kesalahan penghitungan yang sebenarnya merupakan esensi dari PHPU di MK. Dikatakan Bayu, dengan dalilnya ini, Prabowo-Sandi harus menyiapkan bukti adanya kecurangan TSM.

"Apakah ada pengerahan aparatur negara secara berjenjang. Bisa KPU bisa PN lain. Sistematis, direncanakan matang. Dan masif di berbagai TPS," katanya.

Persoalannya, kata Bayu, Bawaslu sudah memutuskan 100 perkara pelanggaran pidana. Mulai dari aparat yang mendukung baik Paslon 01 maupun Paslon 02, politik uang dan lainnya. Bahkan, kata Bayu, permohonan adanya TSM ini juga pernah diajukan Prabowo-Sandi. Namun, permohonan tersebut ditolak lantaran minimnya alat bukti yang diajukan.

"Bawaslu menyatakan alat bukti tidak mendukung sehingga putusannya tidak bisa diterima. Jadi kalau pernah ke Bawaslu, diajukan lagi ke MK, apa alat bukti yang anda ajukan. Kalau tidak ada perubahan atau ada penambahan sedikit saya pikir tidak bisa membuktikan adanya TSM," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan