Umbas: Prabowo Mestinya Tak Tolak Hasil Pilpres

Umbas: Prabowo Mestinya Tak Tolak Hasil Pilpres
Prabowo Subianto dalam konferensi pers di kediamannya, Jalan Kertanegara 4, Jakarta, Rabu, 25 Mei 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Fana Suparman )
Carlos KY Paath / HA Sabtu, 25 Mei 2019 | 20:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pasangan 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) semestinya tidak menolak hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Meski begitu, langkah Prabowo-Sandi menggugat hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK) perlu dihormati.

Demikian disampaikan Ketua Umum Arus Jokowi (ABJ), Michael Umbas dalam keterangan kepada Beritasatu.com, Sabtu (25/5/2019).

"Kita tetap hormati langkah Prabowo menggugat hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Tapi Prabowo akan tercatat dalam sejarah buram bangsa ini sebagai calon pemimpin yang kalah berkali-kali, dan selalu menolak menerima hasilnya," kata Umbas.

Menurut Umbas, sulit bagi Prabowo-Sandi mengubah hasil Pilpres yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) melalui MK. Sebab selisih suara antara Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf sekitar 16,9 juta.

Ditambah lagi, dalil dan fakta hukum yang diajukan masih sama dengan yang pernah diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Waktu itu Bawaslu sudah langsung menolak gugatan, karena bukan fakta otentik kecurangan tetapi sederet link berita daring.

"Lagi-lagi lantang dan beringas teriak curang, curang dan curang tapi gagap dan gelagapan menyodorkan bukti. Meminjam ungkapan satire netizen: tidak semudah itu Ferguso," tukas Umbas.

Umbas menuturkan, Tou Minahasa atau orang Minahasa memiliki jiwa ksatria. Berani, penuh semangat juang, dan kebijaksanaan. Umbas mengungkal, Prabowo masih berdarah Minahasa melalui garis ibunya, Dora Sigar.

"Jika Prabowo mewarisi darah Minahasa dan paham tentang tradisi demokrasi, tentu dia tidak menolak hasil Pilpres 2019," ucap Umbas.

Menurut Umbas, Minahasa maupun daerah lain sangat terbiasa berdemokrasi. Pemilihan kepada desa (pilkades) atau hukum tua di Tanah Minahasa, sudah menjadi tradisi turun temurun untuk menentukan pemimpin desa.

Ajang kekuatan pengaruh, program dan gagasan. Alhasil, masyarakat diajak memilih dengan gembira, menikmati dan mensyukuri demokrasi tanpa konflik antar sesama pendukung calon. Akur, damai tetap bersatu.

"Pihak yang kalah dalam pilkades wajib menerima secara ksatria, apapun keputusan masyarakat desa. Meski perbedaan hanya satu suara. Walaupun hanya satu suara, yang kalah lapang dada. Sebab prinsip dasar demokrasi langsung yaitu pemenang mendapatkan suara terbanyak. Sesederhana itu," ucap Umbas.

Umbas pun menyebut, "Mungkin Prabowo dan kubunya perlu berkaca pada pilkades di Minahasa sebagaimana pada debat capres, Prabowo dengan bangga menyebut dirinya lahir dari rahim seorang ibu beragama Kristiani berasal dari Minahasa," imbuh Umbas.

Di sisi lain, Umbas menyoroti sejumlah orang di lingkaran Prabowo yang kerap menyerukan people power. Sebut saja Amien Rais yang baru-baru ini bilang people power enteng-entengan. "Pernyataan Amien itu benar-benar melampaui akal sehat dan nurani. Membuat rakyat terseret arus politik kotor yang merugikan bangsa," tegas Umbas.

Hal yang paling menyedihkan, masih kata Umbas, aksi di Bawaslu diwarnai pengerahan massa perusuh berbayar, penggunaan ambulans Gerindra berisi batu dan sejumlah uang.

Aneka fakta dan bukti yang menegaskan aksi ini sebuah skenario untuk sengaja membenturkan rakyat, melahirkan chaos dengan harapan terjadi eskalasi kerusuhan dan negara gagal menjaga keamanan.

"Jokowi target utama. Belum lagi kehadiran teroris, kelompok garis keras anti-Pancasila, yang bebas mengisi panggung aksi brutal 22 Mei ini. Langkah politik Prabowo yang tidak ksatria ini elan sebuah orkestrasi memalukan, menyedihkan, mencemaskan, memilukan, memprihatinkan dan sungguh mengkhawatirkan. Ia gagal mengalahkan ego berkuasa yang amat liar dalam dirinya," pungkas Umbas.



Sumber: BeritaSatu.com