PSI: Prabowo-Sandi Harus Bertanggung Jawab Atas Kerusuhan 22 Mei

PSI: Prabowo-Sandi Harus Bertanggung Jawab Atas Kerusuhan 22 Mei
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / WBP Selasa, 28 Mei 2019 | 17:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman meminta pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bertanggung jawab atas kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta. Pasalnya, Prabowo-Sandi sejak awal tidak mempunyai itikad baik menyelesaikan sengketa hasil pemilu melalui jalur konstitusional.

"Yang terjadi adalah bahwa Prabowo dan Sandi justru mendorong agar para pengikut mereka turun ke jalan memprotes hasil pemilu ke Bawaslu, yang kita tahu akhirnya adalah amuk massa pada 21-22 Mei. Jadi perlu minta pertanggungjawaban Pak Prabowo dan Sandi ini atas apa yang terjadi pada tanggal 22 Mei," ujar Andy Budinan saat konferensi pers di Basecamp PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Selain itu, kata Andy Budinan, Prabowo-Sandi juga harus bertanggung jawab atas rusaknya institusi demokrasi. Pasalnya, Prabowo-Sandi melakukan upaya yang sistematis merusak kepercayaan institusi demokrasi seperti KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu.

"Pak Prabowo dan Sandi ini juga harus bertanggung jawab karena mereka merusak institusi demokrasi kita, merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi kita dengan cara sistematis," tandas Andy Budinan.

Menurut Andy Budinan, sejak awal bahkan sebelum pemungutan suara, kubu Prabowo-Sandi sudah menyatakan KPU curang. Tak hanya KPU, kata dia, Bawaslu juga disebut curang. Andy mengaku khawatir jika Mahkamah Konstitusi menjadi korban delegitimasi Prabowo-Sandi.

"Kemudian ketika ke MK dan meraka mengajukan bukti yang sangat minim hanya berupa link berita, mereka sudah sejak awal bilang MK, jangan jadi mahkamah kalkulator. kita khawatir bahwa MK jadi korban delegitimasi berikutnya," tutur Andy Budinan.

Lebih lanjut, Andy Budinan menegaskan bahwa KPU, Bawaslu dan MK merupakan lembaga-lembaga demokrasi yang sudah bekerja secara profesional selama ini. Namun, kata dia, hanya karena ambisi kekuasaan Prabowo-Sandi, maka lembaga-lembaga ini menjadi korban delegitimasi.

"Ini adalah lembaga-lembaga terhormat yang sudah bekerja dengan cara profesional sejauh ini. Tapi oleh ambisi kekuasaan dari Prabowo dan Sandiaga Uno, mereka mendelegitimasi lembaga terhormat ini, membuat publik menjadi berkurang kepercayaannya terutama para pendukung 02 kepada demokrasi. Ini adalah sebuah kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Prabowo dan Sandiaga Uno," pungkas Andy Budinan.



Sumber: BeritaSatu.com