Idealnya Jokowi dan Prabowo Segera Bertemu

Idealnya Jokowi dan Prabowo Segera Bertemu
Jokowi dan Prabowo menunggang kuda. ( Foto: Istimewa )
Carlos KY Paath / WM Senin, 27 Mei 2019 | 10:53 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Calon presiden (capres) 01 Joko Widodo (Jokowi) dan capres 02 Prabowo Subianto dinilai perlu segera bertemu. Salah satu tujuannya yaitu meredakan situasi politik di tengah-tengah masyarakat.

“Prinsipnya begini. Memang pilihan ideal, Jokowi dan Prabowo bertemu. Suka atau tidak, konflik yang berkepanjangan dan perbedaan pendapat yang tajam ini, karena demokrasi kita bergantung dua orang ini selama lima tahun terakhir,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.

Hal itu disampaikan Yunarto kepada Beritasatu.com, Senin (27/5/2019). “Terbentuknya dikotomi pemilih, benar-benar dikarenakan pada sikap kultus terhadap Jokowi dan Prabowo atau sikap anti-Jokowi dan anti-Prabowo. Ini yang jadikan situasi panas,” ujar Yunarto.

Yunarto menuturkan, seluruh pihak memang menginginkan Jokowi dan Prabowo mengadakan pertemuan. Seperti setelah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, Prabowo menghadiri pelantikan Jokowi. Selain itu, Prabowo juga menerima Jokowi di Hambalang.

Hanya saja, menurut Yunarto, Prabowo masih ingin menjaga psikologi pemilihnya yang masih menunggu putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). “Karena dianggap ketika bertemu, sudah akui kekalahan,” ucap Yunarto.

Meski demikian, Yunarto menyatakan, Prabowo dapat menetralisir asumsi tersebut. Misalnya dengan menjelaskan kepada pendukung bahwa walau sudah bertemu Jokowi, tapi proses di MK tetap berjalan. Di luar itu, Yunarto menambahkan, Prabowo perlu memberikan pernyataan siap menerima hasil MK.

Tak cuma itu, lanjut Yunarto, Prabowo pun sepatutnya berkomitmen memercayakan sepenuhnya keputusan terakhir terkait Pilpres di tangan MK. Dengan begitu, Yunarto optimistis forum jalanan atau demonstrasi tidak terjadi.

Jabatan Khusus

Yunarto mengatakan, Jokowi sebaiknya tidak perlu memberikan jabatan khusus terhadap Prabowo. “Kita jangan juga hanya karena faktor ingin stabilitas politik, lalu semua pihak ditampung. Bagaimana check and balances antara eksekutif dan legislatif?,” kata Yunarto.

Apabila alasan pemberian posisi untuk Prabowo hanya demi menghindari aksi damai, Yunarto menolak hal itu. Sebab perjalanan politik Jokowi lima tahun ke depan yang minim kompromi menjadi dikorbankan.

“Kalau bagi-bagi kursi di kabinet kepada Prabowo terjadi, maka Jokowi akan membiarkan kompromi politik yang didasarkan pada tekanan. Semua pihak nanti akhirnya akan gunakan cara yang sama,” tukas Yunarto.

Menurut Yunarto, Partai Gerindra, PKS, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat (PD) silakan saja beroposisi. “Jadi tidak perlu dipaksa gabung, karena Jokowi juga punya kekuatan 60 persen lebih di parlemen,” ucap Yunarto.

Seandainya PAN dan PD memang mau bergabung, Yunarto menyatakan, tentu bukan suatu persoalan. “Tapi bukan dalam konteks karena diberikan sesuatu. Jokowi bisa saja memerhitungkan. Bolanya ada di tangan Jokowi. Kalau ada kader PAN dan PD dianggap mampu, silakan diberikan. Tapi kalau konteksnya gabung lalu harus dapat kursi, lebih baik enggak usah,” pungkas Yunarto.



Sumber: Suara Pembaruan