Permintaan 10 Kursi Menteri oleh Ketum PKB Dinilai Berlebihan

Permintaan 10 Kursi Menteri oleh Ketum PKB Dinilai Berlebihan
Inisiator Gerakan Khataman Alquran, Muhaimin Iskandar, di Masjid Sunan Ampel, Surabaya, Minggu (14/4/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Carlos KY Paath / FMB Kamis, 30 Mei 2019 | 15:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Permintaan 10 kursi menteri dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dinilai berlebihan. Selain itu juga berpotensi memicu permasalahan dalam koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf).

"Permintaan 10 menteri, termasuk ditambah posisi ketua MPR (Majelis Permusyawaratan) yang diinginkan Cak Imin terlalu tinggi, tidak realistis, bahkan terkesan terlalu serakah," kata peneliti Indonesia Publik Institut, Karyono Wibowo.

Hal itu disampaikan Karyono, Kamis (30/5/2019). "Kalau Cak Imin minta jatah 10 menteri, pasti akan menimbulkan persoalan dalam koalisi. Menyulitkan Presiden untuk berbagi dengan partai koalisi dan kelompok lain yang juga memberikan kontribusi atas kemenangan Jokowi-Maruf," ujar Karyono.

Karyono menyatakan, mengangkat dan memberhentikan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogratif presiden. Sebab, menteri merupakan pembantu presiden. Meski begitu, lanjut Karyono, dalam praktiknya, seorang presiden menentukan menteri selalu mempertimbangkan beberapa aspek.

"Selain aspek kompetensi, integritas dan loyalitas, aspek primordial juga menjadi pertimbangan. Namun yang paling utama dalam menentukan posisi menteri seorang presiden tentu mengedepankan kepentingan koalisi dan berbagai elemen pendukung," ujar Karyono.

Menurut Karyono, power sharing semacam itu lazim terjadi dalam pemerintahan koalisi. "Di sinilah kerap menimbulkan masalah krusial. Karena terjadi tarik menarik kepentingan untuk posisi menteri dan jabatan lainnya," ucap Karyono.

Karyono pun menambahkan, persoalan akan muncul, karena porsi jumlah menteri terbatas. Sementara, masih banyak partai koalisi dan kalangan profesional yang mungkin akan diakomodir dalam kabinet. "Belum lagi pertimbangan mengakomodir Partai Demokrat dan atau PAN untuk memperluat dukungan di parlemen untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf."



Sumber: Suara Pembaruan