Pakar: Sistem Hukum Indonesia Tak Lagi Mengenal Referendum
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar: Sistem Hukum Indonesia Tak Lagi Mengenal Referendum

Kamis, 30 Mei 2019 | 16:24 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Beberapa hari belakangan ini, kata “referendum” ramai dibicarakan, terutama di dunia maya. Kata itu menjadi ramai setelah dilontarkan oleh mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf.

Pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji mengatakan, saat ini hukum dan konsitusi Indonesia sudah tidak lagi mengenal istilah referendum.

“TAP MPR Nomor VIII tahun 1998 telah mencabut TAP MPR Nomor IV tahun 1993 tentang Referendum. Kemudian, itu ditindaklanjuti dengan UU Nomor 6/1999 tentang Pencabutan UU Nomor 5/1985 tentang Referendum. Dengan pencabutan ini, konstitusi maupun perundang-undangan di dalam sistem hukum Indonesia tidak mengakui atau mengenal lembaga atau model referendum ini,” ujar Indriyanto di Jakarta, Kamis (30/5/2019).

Dengan demikian, ujarnya, pernyataan dan ajakan untuk melakukan referendum atau untuk memisahkan diri dari NKRI adalah jelas bertentangan serta melanggar UU dan inkonstitusional. Masyarakat sebaiknya tidak terprovokasi dan terjebak oleh elite politik dengan ajakan referendum memisahkan diri dari NKRI.

“Aktualisasi politik dengan model referendum yang mengerahkan massa dengan bentuk people power yang diusulkan oleh beberapa pihak, misalnya di Aceh oleh mantan tokoh GAM Muzakir Manaf, adalah inkonstitusional dan melanggar UU. Apalagi, bila ajakan itu dengan maksud untuk memisahkan diri dari wilayah hukum NKRI,” kata Indriyanto.

Menurut Indriyanto, pemaksaan atau tindakan menghasut untuk melakukan referendum, seperti yang dilakukan Muzakir Manaf itu melanggar Pasal 106 KUHP, yaitu makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilyah NKRI. Tindakan itu juga melanggar Pasal 160 KUHP, yaitu tindakan menghasut untuk tidak mematuhi undang-undang.

Dikatakan, aktualisasi politik setelah pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019 itu dilempar oleh pihak-pihak atau elite politik ke masyarakat yang secara sadar atau tidak disadari bisa menimbulkan permasalahan hukum, bahkan melanggar hukum. Negara, ujar Indriyanto, wajib hadir untuk melaksanakan penegakan hukum dan kepastian hukum agar tidak tejadi public insecure serta tidak mengganggu keutuhan, kedaulatan, dan keamanan negara.

“Apalagi, bila ajakan referendum itu dengan memberi komparasi dan janji seperti referendum di Timor Timur beberapa tahun yang lalu. Tindakan hukum secara tegas dari negara adalah suatu keharusan terhadap perusak dan perusuh demokrasi dan HAM yang berjubah identitas keagamaan. Masyarakat saat ini sangat mengapresiasi soliditas TNI dan Polri yang berhasil menindak tegas para perusuh demokrasi dan HAM itu dengan pendekatan persuasif hukum,” ujar Indriyanto.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Ikut Jejak SBY, Calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Temui Ulama

Calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Muslim mendatangi ponpes dan bersilaturahmi dengan para ulama di Aceh.

POLITIK | 22 September 2021

DPR Dorong KPU dan Pemerintah Sepakati Jadwal Pemilu 2024

Komisi II DPR mendorong KPU dan pemerintah segera menemukan titik kesepahaman mengenai jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024.

POLITIK | 22 September 2021

Perang Supremasi AS dan Tiongkok, Anis Matta: Jangan Lihat Drama, tetapi Skenarionya

Anis Matta menyebut Indonesia harus pandai melihat perang supremasi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

POLITIK | 22 September 2021

Pengamat: Penghargaan Priyardarshni Academy Bukti Kerja Airlangga

Penghargaan Priyadarshni Academy Global Award berhasil diboyong Airlangga berkat kinerjanya mengeluarkan Indonesia dari resesi ekonomi.

POLITIK | 22 September 2021

KPU Akan Simulasi Lagi Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya akan melakukan simulasi lagi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

POLITIK | 22 September 2021

BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan SKD CPNS di Sejumlah Wilayah

BKN akan menjadwal ulang pelaksanaan SKD, 20-21 September 2021 di sejumlah wilayah.

POLITIK | 21 September 2021

DPR Sahkan Nyoman Adhi Suryadnyana Sebagai Anggota BPK

DPR mengesahkan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

POLITIK | 21 September 2021

Moeldoko: KASN Masih Dibutuhkan

Moeldoko mengatakan peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) masih sangat dibutuhkan.

POLITIK | 21 September 2021

Jokowi Jadi Juri, Puan Bawakan Kuis Berhadiah Sepeda untuk Siswa di Banten

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR Puan Maharani meninjau lokasi vaksinasi Covid-19 untuk siswa di Kota Serang, Banten, Selasa (21/9/2021).

POLITIK | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
KNPI Jakarta Ingatkan Giring PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

KNPI Jakarta Ingatkan Giring PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

MEGAPOLITAN | 1 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings