Jaga Persatuan Indonesia, Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi

Jaga Persatuan Indonesia, Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi
Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan yang diadakan oleh Rumah Milenial, Lembaga Kajian Strategi Bangsa (LKSB), Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP), dan Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) di Gedung PB NU Kramat Raya, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2019. ( Foto: BeritaSatu.com / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / AO Kamis, 30 Mei 2019 | 22:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat jangan mudah percaya dan terprovokasi dengan informasi bohong serta propaganda yang beredar setelah Pemilu 2019. Masyarakat harus berupaya merajut kembali persaudaraan dan kolaborasi untuk menjaga perdamaian Indonesia.

Hal ini menjadi salah satu kesimpulan pada kegiatan Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan yang diadakan oleh Rumah Milenial, Lembaga Kajian Strategi Bangsa (LKSB), Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP), dan Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (Hipakad) di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019).

Selain itu, forum silaturahmi mengapresiasi kinerja aparat keamanan yang berusaha maksimal menjaga kondusifitas dan keamanan masyarakat setelah perhelatan pemilu. Mereka juga mendesak aparat hukum untuk segera mengusut pelaku kerusuhan 21-22 Mei serta dalang dan pendana di belakangnya karena telah menelan banyak korban jiwa dan luka.

Dalam dialog ini, Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Bimo Suryono mengajak seluruh masyarakat untuk berpikir lebih jernih dan dewasa menyikapi dinamika yang terjadi setelah Pemilu 2019. Menurut Bimo, semua elemen bangsa berjasa atas terselenggaranya Pemilu yang aman dan tertib termasuk aparat kepolisian dan TNI.

Bimo mengkritisi sikap sejumlah ormas yang melakukan berbagai aktivitas yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Aksi yang dilakukan pada 22 Mei lalu, kata Bimo, seharusnya tidak sampai ricuh yang mengakibatkan beberapa massa berjatuhan termasuk aksi kerusakan di berbagai tempat.

"Bulan Ramadan ini penuh maghfirah (ampunan), bulan penuh pengampunan, jangan menciptakan golongan atau kelompok yang berpotensi menjurus kepada perseteruan," kata Bimo.

Hadir pada kegiatan tersebut Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bina Suhendra, Lembaga Kajian Strategi Bangsa (LKSB) Abdul Ghopur, pendiri Rumah Milenial, Sahat Martin Philip Sinurat, Ketua Umum Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (Hipakad), Hariara Tambunan, Sekretaris Eksekutif PGI, Pdt Jimmy Sormin, dan puluhan peserta dari berbagai kalangan.

Bimo mengatakan, sikap profesional yang ditampilkan Polri dalam mengamankan persoalan pemilu justru berbalik serangan terhadap Polri itu sendiri. Padahal, Polri sudah bekerja secara maksimal dan penuh dengan tanggung jawab bahkan telah menaruhkan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara.

"Demo memang diperbolehkan, tetapi UU tidak membolehkan unjuk rasa sampai tengah malam. Polisi justru mengulur waktu untuk memberikan kesempatan berbuka, salat, dan tarawih. Namun, setelah itu justru kericuhan terjadi dan massa menyerang polisi. Polisi itu sudah mempertaruhkan hidupnya, anak dan istri ditinggalkan 24 jam untuk keamanan bangsa ini," tuturnya.

Bimo mengajak masyarakat untuk berfikir jernih dengan tidak menuduh secara berlebihan kepada pemerintah termasuk kepada aparat kepolisian. Ia optimis Indonesia akan tetap utuh dan kuat selama kelompok masyarakat seperti NU-Muhammadiyah, PGI, dan lembaga agama lainnya, Polisi dan TNI serta pemerintah bekerjasama dalam membangun Indonesia kearah yang lebih baik.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (Hipakad), Hariara Tambunan, menuturkan sudah saatnya semua elemen bangsa bersatu dengan tidak saling menjatuhkan. Menurutnya, tidak baik setiap kelompok merasa paling memiliki kewajiban menjaga negeri sebab menjaga Indonesia adalah kewajiban bersama bukan oleh lembaga tertentu.

Hariara kemudian meminta masyarakat untuk cerdas menyaring informasi yang beredar di media sosial karena kabar bohong terus bertebaran. Peristiwa tersebut, menurut Hariara Tambunan mengakibatkan pemahaman nasionalisme masyarakat semakin luntur.

"Untuk itu saya menyarankan kedepan pendidikan P4 di SD, SMP, bisa diajarkan kembali agar nasionalisme kita semakin kuat dan mengikat,"ujar Hariara

Terakhir, Hariara pun menegaskan lagi bahwa saat ini yang harus diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan dan kehancuran. Karena jika terjadi perpecahan antar bangsa maka kerugian jelas kembali ke rakyat sendiri.

“Jalur-jalur hukum kita harus hormati. Bulan Oktober adalah pelantikan Presiden siapapun yang dilantik adalah yang dinyatakan menang oleh MK. Siapapun yang jadi kita hormati karena itu konstitusi dan kita ini negara hukum negara konstitusi,” tuturnya.

“Saya hanya ingin sarankan dari detik ini sampai pelantikan Presiden, apa yang mau kita lakukan untuk negara dan bangsa, apakah perdamaian, kerusakan atau kehancuran. Yang kita ingin jelas perdamaian. Kalau kehancuran ya yang hancur juga kita. Indonesia ini rumah kita, bangsa ini adalah bangsa kita,” tutup Hariara.

Bendahara Umum PBNU Bina Suhendra, menyampaikan bahwa perubahan akan selalu terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ia mengingatkan bahwa kita harus siap menghadapi perubahan, jika tidak yang akan terjadi adalah kita akan melawan perubahan itu.

"Saat ini bangsa dan negara kita sedang menjalani perubahan, seiring dengan perkembangan teknologi. Kemudian ada hoax dan ujaran kebencian sebagai efek negatif perubahan yang menggunakan kemajuan teknologi informasi. Kita harus bisa mengatasi hoax jika ingin maju," pungkasnya.

Sekretaris Eksekutif PGI, Pdt Jimmy Sormin mengatakan bahwa unsur identitas politik menguat sejak beberapa perhelatan pilkada.

"Identitas politik ini tumbuh dan menguat di Pilkada DKI 2017, kemudian di Pilkada serentak 2018, dan akhirnya puncaknya di Pemilu 2019. Di berbagai daerah kita mendengar deklarasi dukungan politik berdasarkan etnis ataupun agama. Hal seperti ini yang membuat bangsa kita semakin terkotak-kotak," ujarnya.

"Ke depannya perlu ada kolaborasi dari organisasi-organisasi yang cinta damai. Kita harus melihat setiap orang adalah saudara sebangsa kita. Setiap organisasi harus berkolaborasi untuk mendorong semangat perdamaian di antara kita," pungkasnya.

Pendiri Rumah Milenial, Sahat Martin Philip Sinurat mengharapkan para tokoh bangsa, elit politik, dan tokoh agama dapat memberikan teladan bagaimana menyikapi hasil Pemilu secara dewasa.

"Generasi milenial pastinya memperhatikan bagaimana ucapan dan sikap dari para tokoh masyarakat, elit politik, dan tokoh agama. Ajarkanlah kepada kami bagaimana kita seharusnya merajut persaudaraan, bukannya permusuhan pasca pelaksanaan Pemilu ini," ujar Sahat

Sahat menyayangkan adanya beberapa pihak yang pasca Pemilu ini kemudian meminta dilakukannya referendum untuk memisahkan diri dari Indonesia.

"Tidak pada pemilu kali ini saja kita mengalami perbedaan politik. Kita dulu pernah mengalami gejolak politik yang lebih besar, bahkan pemerintah saat itu membubarkan beberapa partai politik. Namun tidak ada satupun tokoh bangsa dan elit politik saat itu yang berpikir untuk memecahkan dan membubarkan negara kita. Janganlah karena perbedaan politik sesaat, kita kemudian tega memecah-belah persatuan bangsa dan negara kita," katanya.

"Namun pada silaturahmi hari ini, kita duduk bersama keluarga besar TNI dan Polri, serta bersama tokoh-tokoh agama kita dari PBNU dan PGI, tentunya ini adalah simbol bahwa kita semua tetap solid dan tidak bisa dipecah-belah. Indonesia akan tetap bersatu dan damai. Ini adalah tugas kita bersama untuk dapat berkolaborasi, terkhusus generasi muda," pungkas mantan Ketua Umum GMKI ini.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategi Bangsa (LKSB), Abdul Ghopur mengatakan memahami demokrasi harus komprehensif agar dapat mengetahui hakekat dari demokrasi tersebut. Menurutnya, demokrasi dalam arti lain bukanlah tujuan melainkan alat untuk mencapai tujuan yakni kemakmuran, kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.

"Dalam konteks Indonesia, demokrasi kita dari sisi simbolik dan ritual nampak begitu pesat kemajuannya. Namun jauh mundur ke belakang dari sisi subtansial," ujarnya.

Terpenting yang harus dipahami oleh masyarakat umum, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang mengusung nilai nilai luhur bangsa yang menjamin kerukunan dan keutuhan bangsa.

"Demokrasi bukanlah pemicu perpecahan antar bangsa, demokrasi adalah indikator bersatunya masyarakat untuk mewujudkan cita cita kemerdekaan Indonesia. Kuncinya, masyarakat harus menerima perbedaan pandangan dan legowo atas berbagai kebijakan yang telah disepakati atas nama bangsa Indonesia. Perbedaan adalah rahmat dan kita wajib mengelolanya dengan bijaksana," katanya.

Intelektual muda Nahdlatul Ulama ini juga menyikapi adanya permintaan referendum pasca perhelatan Pemilu 2019.

"Kemerdekaan Indonesia adalah hasil ijtima para ulama. Ini sangat penting bahwa kemerdekaan dan persatuan Indonesia juga didukung para ulama. Mari kita jaga bersama persatuan dan perdamaian Indonesia," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com