Jaga Persatuan Indonesia, Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jaga Persatuan Indonesia, Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi

Kamis, 30 Mei 2019 | 22:36 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat jangan mudah percaya dan terprovokasi dengan informasi bohong serta propaganda yang beredar setelah Pemilu 2019. Masyarakat harus berupaya merajut kembali persaudaraan dan kolaborasi untuk menjaga perdamaian Indonesia.

Hal ini menjadi salah satu kesimpulan pada kegiatan Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan yang diadakan oleh Rumah Milenial, Lembaga Kajian Strategi Bangsa (LKSB), Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP), dan Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (Hipakad) di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019).

Selain itu, forum silaturahmi mengapresiasi kinerja aparat keamanan yang berusaha maksimal menjaga kondusifitas dan keamanan masyarakat setelah perhelatan pemilu. Mereka juga mendesak aparat hukum untuk segera mengusut pelaku kerusuhan 21-22 Mei serta dalang dan pendana di belakangnya karena telah menelan banyak korban jiwa dan luka.

Dalam dialog ini, Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Bimo Suryono mengajak seluruh masyarakat untuk berpikir lebih jernih dan dewasa menyikapi dinamika yang terjadi setelah Pemilu 2019. Menurut Bimo, semua elemen bangsa berjasa atas terselenggaranya Pemilu yang aman dan tertib termasuk aparat kepolisian dan TNI.

Bimo mengkritisi sikap sejumlah ormas yang melakukan berbagai aktivitas yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Aksi yang dilakukan pada 22 Mei lalu, kata Bimo, seharusnya tidak sampai ricuh yang mengakibatkan beberapa massa berjatuhan termasuk aksi kerusakan di berbagai tempat.

"Bulan Ramadan ini penuh maghfirah (ampunan), bulan penuh pengampunan, jangan menciptakan golongan atau kelompok yang berpotensi menjurus kepada perseteruan," kata Bimo.

Hadir pada kegiatan tersebut Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bina Suhendra, Lembaga Kajian Strategi Bangsa (LKSB) Abdul Ghopur, pendiri Rumah Milenial, Sahat Martin Philip Sinurat, Ketua Umum Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (Hipakad), Hariara Tambunan, Sekretaris Eksekutif PGI, Pdt Jimmy Sormin, dan puluhan peserta dari berbagai kalangan.

Bimo mengatakan, sikap profesional yang ditampilkan Polri dalam mengamankan persoalan pemilu justru berbalik serangan terhadap Polri itu sendiri. Padahal, Polri sudah bekerja secara maksimal dan penuh dengan tanggung jawab bahkan telah menaruhkan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara.

"Demo memang diperbolehkan, tetapi UU tidak membolehkan unjuk rasa sampai tengah malam. Polisi justru mengulur waktu untuk memberikan kesempatan berbuka, salat, dan tarawih. Namun, setelah itu justru kericuhan terjadi dan massa menyerang polisi. Polisi itu sudah mempertaruhkan hidupnya, anak dan istri ditinggalkan 24 jam untuk keamanan bangsa ini," tuturnya.

Bimo mengajak masyarakat untuk berfikir jernih dengan tidak menuduh secara berlebihan kepada pemerintah termasuk kepada aparat kepolisian. Ia optimis Indonesia akan tetap utuh dan kuat selama kelompok masyarakat seperti NU-Muhammadiyah, PGI, dan lembaga agama lainnya, Polisi dan TNI serta pemerintah bekerjasama dalam membangun Indonesia kearah yang lebih baik.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (Hipakad), Hariara Tambunan, menuturkan sudah saatnya semua elemen bangsa bersatu dengan tidak saling menjatuhkan. Menurutnya, tidak baik setiap kelompok merasa paling memiliki kewajiban menjaga negeri sebab menjaga Indonesia adalah kewajiban bersama bukan oleh lembaga tertentu.

Hariara kemudian meminta masyarakat untuk cerdas menyaring informasi yang beredar di media sosial karena kabar bohong terus bertebaran. Peristiwa tersebut, menurut Hariara Tambunan mengakibatkan pemahaman nasionalisme masyarakat semakin luntur.

"Untuk itu saya menyarankan kedepan pendidikan P4 di SD, SMP, bisa diajarkan kembali agar nasionalisme kita semakin kuat dan mengikat,"ujar Hariara

Terakhir, Hariara pun menegaskan lagi bahwa saat ini yang harus diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan dan kehancuran. Karena jika terjadi perpecahan antar bangsa maka kerugian jelas kembali ke rakyat sendiri.

“Jalur-jalur hukum kita harus hormati. Bulan Oktober adalah pelantikan Presiden siapapun yang dilantik adalah yang dinyatakan menang oleh MK. Siapapun yang jadi kita hormati karena itu konstitusi dan kita ini negara hukum negara konstitusi,” tuturnya.

“Saya hanya ingin sarankan dari detik ini sampai pelantikan Presiden, apa yang mau kita lakukan untuk negara dan bangsa, apakah perdamaian, kerusakan atau kehancuran. Yang kita ingin jelas perdamaian. Kalau kehancuran ya yang hancur juga kita. Indonesia ini rumah kita, bangsa ini adalah bangsa kita,” tutup Hariara.

Bendahara Umum PBNU Bina Suhendra, menyampaikan bahwa perubahan akan selalu terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ia mengingatkan bahwa kita harus siap menghadapi perubahan, jika tidak yang akan terjadi adalah kita akan melawan perubahan itu.

"Saat ini bangsa dan negara kita sedang menjalani perubahan, seiring dengan perkembangan teknologi. Kemudian ada hoax dan ujaran kebencian sebagai efek negatif perubahan yang menggunakan kemajuan teknologi informasi. Kita harus bisa mengatasi hoax jika ingin maju," pungkasnya.

Sekretaris Eksekutif PGI, Pdt Jimmy Sormin mengatakan bahwa unsur identitas politik menguat sejak beberapa perhelatan pilkada.

"Identitas politik ini tumbuh dan menguat di Pilkada DKI 2017, kemudian di Pilkada serentak 2018, dan akhirnya puncaknya di Pemilu 2019. Di berbagai daerah kita mendengar deklarasi dukungan politik berdasarkan etnis ataupun agama. Hal seperti ini yang membuat bangsa kita semakin terkotak-kotak," ujarnya.

"Ke depannya perlu ada kolaborasi dari organisasi-organisasi yang cinta damai. Kita harus melihat setiap orang adalah saudara sebangsa kita. Setiap organisasi harus berkolaborasi untuk mendorong semangat perdamaian di antara kita," pungkasnya.

Pendiri Rumah Milenial, Sahat Martin Philip Sinurat mengharapkan para tokoh bangsa, elit politik, dan tokoh agama dapat memberikan teladan bagaimana menyikapi hasil Pemilu secara dewasa.

"Generasi milenial pastinya memperhatikan bagaimana ucapan dan sikap dari para tokoh masyarakat, elit politik, dan tokoh agama. Ajarkanlah kepada kami bagaimana kita seharusnya merajut persaudaraan, bukannya permusuhan pasca pelaksanaan Pemilu ini," ujar Sahat

Sahat menyayangkan adanya beberapa pihak yang pasca Pemilu ini kemudian meminta dilakukannya referendum untuk memisahkan diri dari Indonesia.

"Tidak pada pemilu kali ini saja kita mengalami perbedaan politik. Kita dulu pernah mengalami gejolak politik yang lebih besar, bahkan pemerintah saat itu membubarkan beberapa partai politik. Namun tidak ada satupun tokoh bangsa dan elit politik saat itu yang berpikir untuk memecahkan dan membubarkan negara kita. Janganlah karena perbedaan politik sesaat, kita kemudian tega memecah-belah persatuan bangsa dan negara kita," katanya.

"Namun pada silaturahmi hari ini, kita duduk bersama keluarga besar TNI dan Polri, serta bersama tokoh-tokoh agama kita dari PBNU dan PGI, tentunya ini adalah simbol bahwa kita semua tetap solid dan tidak bisa dipecah-belah. Indonesia akan tetap bersatu dan damai. Ini adalah tugas kita bersama untuk dapat berkolaborasi, terkhusus generasi muda," pungkas mantan Ketua Umum GMKI ini.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategi Bangsa (LKSB), Abdul Ghopur mengatakan memahami demokrasi harus komprehensif agar dapat mengetahui hakekat dari demokrasi tersebut. Menurutnya, demokrasi dalam arti lain bukanlah tujuan melainkan alat untuk mencapai tujuan yakni kemakmuran, kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.

"Dalam konteks Indonesia, demokrasi kita dari sisi simbolik dan ritual nampak begitu pesat kemajuannya. Namun jauh mundur ke belakang dari sisi subtansial," ujarnya.

Terpenting yang harus dipahami oleh masyarakat umum, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang mengusung nilai nilai luhur bangsa yang menjamin kerukunan dan keutuhan bangsa.

"Demokrasi bukanlah pemicu perpecahan antar bangsa, demokrasi adalah indikator bersatunya masyarakat untuk mewujudkan cita cita kemerdekaan Indonesia. Kuncinya, masyarakat harus menerima perbedaan pandangan dan legowo atas berbagai kebijakan yang telah disepakati atas nama bangsa Indonesia. Perbedaan adalah rahmat dan kita wajib mengelolanya dengan bijaksana," katanya.

Intelektual muda Nahdlatul Ulama ini juga menyikapi adanya permintaan referendum pasca perhelatan Pemilu 2019.

"Kemerdekaan Indonesia adalah hasil ijtima para ulama. Ini sangat penting bahwa kemerdekaan dan persatuan Indonesia juga didukung para ulama. Mari kita jaga bersama persatuan dan perdamaian Indonesia," ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

KPU Berupaya Rasionalisasikan Anggaran Pemilu 2024

KPU mengatakan akan berupaya merasionalisasikan anggaran Pemilu 2024 dengan menyisir anggaran yang dapat ditekan.

POLITIK | 25 September 2021

Legislator Demokrat Nilai Anggaran Pemilu 2024 Usulan KPU Sudah Rasional

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat menilai anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun Rp 26,2 triliun untuk Pilkada yang diusulkan KPU rasional.

POLITIK | 24 September 2021

Sosok Azis Syamsuddin yang Jadi Tersangka dan Ditangkap KPK

Saat ditangkap KPK, Azis Syamsuddin masih berstatus sebagai Wakil Ketua DPR yang dijabatnya sejak Oktober 2019.

POLITIK | 24 September 2021

Gandeng Milenial, PKP Optimistis Melaju ke Senayan

PKP menggandeng sejumlah kalangan milenial agar partai ini bisa lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berhasil lolos ke Senayan.

POLITIK | 24 September 2021

Jika Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Golkar Siapkan Penggantinya Sebagai Wakil Ketua DPR

Golkar menunggu pengumuman KPK terkait status Azis Syamsuddin. Jika Azis ditetapkan tersangka dan ditahan Golkar menyiapkan penggantinya sebagai Wakil Ketua DPR

POLITIK | 24 September 2021

Sufmi Dasco Akui Berkomunikasi dengan Azis Syamsuddin Sebelum Rapat Paripurna

Sufmi Dasco Ahmad mengaku berkomunikasi dengan Azis Syamsudin sebelum Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (21/9/2021)

POLITIK | 24 September 2021

Pimpinan DPR Serahkan Kasus Azis Syamsuddin Sesuai Prosedur Hukum

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pimpinan DPR menyerahkan kasus Azis Syamsuddin diproses sesuai dengan prosedur hukum

POLITIK | 24 September 2021

MFI Serahkan Draf Naskah RUU Farmasi dan Apoteker ke Baleg DPR

Masyarakat Farmasi Indonesia menyerahkan draf dan naskah akademik RUU Farmasi dan Praktik Keapotekeran ke Badan Legislasi DPR RI.

POLITIK | 24 September 2021


Pengamat Dukung Jadwal Pemungutan Suara Pilpres 2024 Usulan KPU

Peneliti Populi Center Usep S Ahyar mendukung jadwal pemungutan suara pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang diusulkan KPU, yakni pada Februari atau Maret 2024.

POLITIK | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Azis Syamsuddin Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 M untuk Amankan Kasusnya

Azis Syamsuddin Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 M untuk Amankan Kasusnya

NASIONAL | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings