Tak Ada Oposisi Murni, Jokowi Dianjurkan Rangkul Lawan Politik

Tak Ada Oposisi Murni, Jokowi Dianjurkan Rangkul Lawan Politik
Yusa Djuyandi ( Foto: istimewa )
Willy Masaharu / WM Minggu, 9 Juni 2019 | 23:27 WIB


Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Yusa Djuyandi berpendapat, merangkul lawan politik adalah hal yang baik dan diperlukan. Alasannya, dalam sistem politik demokrasi Indonesia sebenarnya tidak dikenal istilah partai pendukung pemerintah atau oposisi yang murni.

“Jika Gerindra dan partai pengusung Prabowo lainnya, seperti PKS, Demokrat, dan PAN bisa memberikan kontribusi positif untuk pemerintah, bisa saja Jokowi meminta kepada Prabowo dan koalisinya untuk memberikan kader terbaik mereka. Itu tentunya jika mereka berkenan masuk. Namun upaya menggandeng Prabowo dan partai koalisinya perlu didasari proses komunikasi politik yang baik, yaitu bukan hanya soal bagi-bagi kekuasaan agar pemerintah (eksekutif) kuat, tetapi agar bangsa ini kuat,” kata Yusa, kepada SP, di Jakarta, Minggu (9/6/2019).

Soal adanya kekhawatiran sejumlah pihak bila semua berada dalam pemerintahan dan tidak akan ada penyeimbang yang mampu memberikan kontrol kepada pemerintah, Yusa mengatakan, partai pendukung dalam pemerintah pun bisa memberikan kontrol.

Yusa mencontohkan, saat PKS dan PAN semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kedua partai ini tetap bisa bersikap kritis meski mendukung SBY kala itu,” katanya.

Yusa mengatakan, parpol yang paling mungkin bergeser dan bergabung ke eksekutif adalah PAN dan Demokrat.

Kondisi ini, katanya, bisa didasari oleh alasan idealis atau oportunis. Idealis jika partai memang benar-benar ingin memberikan sumbangsih positif dengan menempatkan kader profesional terbaik mereka di kabinet, oportunis jika partai kemudian hanya sekadar meminta timbal balik kursi menteri dari dukungan yang mereka berikan serta kader yang menempati posisi menteri tidak berkompeten.

“Akan tetapi yang juga tidak bisa kita nafikan adalah bergabungnya PAN dan Demokrat juga akan terkait dengan eksistensi mereka dalam peta politik Pemilu 2024. Bergabungnya PAN dan Demokrat ke pemerintahan akan memberikan modalitas politik dan ekonomi yang cukup besar dalam menghadapi Pemilu 2024. Tidak ada alasan yang begitu kuat dari kedua partai ini untuk tetap berada dalam koalisi Prabowo atau hanya sekadar jadi pengamat di parlemen. Ini bisa kita lihat dari peta politik 2014-2019,” katanya.

Untuk Gerindra dan PKS, terang Yusa, merupakan partai yang lebih konsisten memantapkan diri mereka sebagai pengawas pemerintah, seperti halnya PDIP tatkala SBY menjadi presiden.

Sebenarnya meski oposisi murni tidak dikenal dalam sistem politik, lanjutnya, namun negara tetap memerlukan partai yang berada di luar pemerintahan (eksekutif), sebab ini akan memperkuat check and balances.

“Meski Gerindra dan PKS tetap berpeluang tergoda tapi peluang itu tidak terlalu besar. Gerindra dan PKS akan mempunyai keuntungan dan modal politik yang lebih baik untuk 2024 jika menjadi oposisi yang kritis. Namun berada dalam pemerintahan juga bukan hal yang buruk, asalkan mereka bisa idealis dalam mengawal kebijakan pemerintah dari dalam,” katanya.

Jika semua di rangkul, lanjut Yusa, maka tidak akan ada oposisi.

“Yang ditakutkan adalah tidak ada check and balances. Akhirnya semua rancangan kebijakan yang diusulkan eksekutif tidak ada yang mengkritisi, dalam posisi ini akan berbahaya bagi demokrasi dan bagi masyarakat. Kita perlu oposisi, tapi bukan oposisi murni yang harus selalu menentang kebijakan pemerintah. Bisa saja kemudian partai non-pemerintah memberi dukungan kepada pemerintah atas rancangan kebijakan yang diusulkan,” katanya.



Sumber: Suara Pembaruan