KPU: Kasus Ma'ruf Amin Sama dengan Caleg Gerindra Mirah Sumirat

KPU: Kasus Ma'ruf Amin Sama dengan Caleg Gerindra Mirah Sumirat
Ketua umum Komunitas Penggerak Ekonomi Rakyat Jokowi-Ma'ruf Amin (Koper Jomin) H Ayep Zaki bersama Cawapres nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin. ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / FMB Selasa, 11 Juni 2019 | 15:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan bahwa Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Hasyim, Ma'ruf Amin masih menduduki jabatan tertentu di anak perusahaan BUMN, bukan perusahaan BUMN.

"Anak perusahaan itu berbeda dengan BUMN, karena status badan hukum dan kedudukan keuangannya anak perusahaan BUMN terpisah dari keuangan BUMN," jelas Hasyim dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/6).

Sebelumnya, Ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjajanto menyatakan paslon capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin telah melanggar Pasal 227 huruf P Undang-Undang Pemilu. Pelanggaran ini terkait dengan Ma'ruf Amin yang masih tercatat menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Pasal 227 huruf p ini menyebutkan bahwa bakal paslon harus melengkapi surat pernyataan pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat di BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai paslon peserta pemilu.

Hasyim menilai status badan hukum Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah bukanlah perusahaan BUMN. Keduanya hanyalah anak perusahaan BUMN. "Iya, benar (bukan BUMN, tetapi anak perusahaan BUMN)," tandas dia.

Selain itu, lanjut Hasyim terdapat yurisprudensi dari putusan Bawaslu atas sengketa proses pemilu yang diajukan Mirah Sumirat yang merupakan Caleg DPR RI dari Gerindra untuk Dapil Jawa Barat VI.

Mirah Sumirat menggugat keputusan KPU yang menyatakan dirinya tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai caleg karena tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai karyawan dari anak perusahaan BUMN, PT Jalantol Lingkar Jakarta (JLJ).

Namun, oleh Bawaslu PT JLJ dianggap bukan sebagai perusahaan BUMN, melainkan hanya anak perusahaan BUMN. Sehingga akhirnya Mirah Sumirat diloloskan oleh KPU sebagai caleg DPR RI. Menurut Hasyim, status jabatan Ma'ruf Amin sama dengan Caleg Gerindra Mirah Sumirat tersebut.

"Posisi Ma'ruf Amin sama dengan Caleg DPR RI Gerindra, Mirah Sumirat yang menjadi pegawai anak perusahaan BUMN, yaitu sama-sama memenuhi syarat, karena bukan pejabat/pegawai BUMN," pungkas Hasyim.



Sumber: BeritaSatu.com