TKN: Syarat Capres dan Cawapres Domain KPU Bukan MK

TKN: Syarat Capres dan Cawapres Domain KPU Bukan MK
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding saat di rumah duka gitaris Seventeen Herman Sikumbang ( Foto: BeritaSatu TV )
Carlos KY Paath / MPA Selasa, 11 Juni 2019 | 18:09 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Konstitusi (MK) tak berwenang mengadili persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Pencalonan merupakan ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf), Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Selasa (11/6).

Karding menyatakan, salah satu materi gugatan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) ke MK yang mempersoalkan posisi Ma'ruf di dua bank sangat tak tepat. “Syarat calon bukan domainnya kewenangan MK, tapi KPU,” tegas Karding.

Untuk diketahui, posisi Ma'ruf di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM) dipersoalkan tim Prabowo-Sandi. Ma'ruf menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BNI Syariah dan BSM.

Saat pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Ma'ruf tak mencentang tanda mundur. Karding menyarankan tim hukum Prabowo-Sandi mengkaji dan membaca detil Undang-Undang (UU) 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berikutnya, Pasal 227 huruf P UU 7/2017 tentang Pemilu. Sesuai, Pasal 227 huruf P UU Pemilu, capres atau cawapres membuat surat pernyataan pengunduran diri jika berstatus karyawan atau pejabat BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Karding, BNI Syariah dan BSM bukan BUMN dalam artian sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Karding menjelaskan, pemegang saham BSM ialah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas.

Sementara BNI Syariah, pemegang sahamnya adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance. Tidak ada penyertaan modal dari negara secara langsung. Jabatan Ma'ruf di dua bank syariah itu, menurut Karding, berbeda dengan direksi, komisaris, atau karyawan Bank Mandiri dan Bank BNI.

Karding menambahkan, DPS pada bank syariah, bukanlah karyawan, direksi, atau komisaris yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Karding pun mengungkit keputusan KPU terkait verifikasi pencalonan.

“Mestinya pihak Prabowo-Sandi sadar bahwa seorang yang terdaftar dan bahkan sudah diumumkan sebagai pemenang oleh KPU secara otomatis pasti sudah diverifikasi oleh KPU,” imbuh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Karding optimistis gugatan Prabowo-Sandi ditolak oleh MK. “Kami tentu sangat optimistis gugatan kubu Prabowo-Sandi ditolak oleh MK,” ucap Karding.



Sumber: Suara Pembaruan