Raih Dukungan Positif UU Pilkada Tak Perlu Direvisi

Raih Dukungan Positif UU Pilkada Tak Perlu Direvisi
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / MPA Selasa, 11 Juni 2019 | 19:05 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Saran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak direvisi, mendapat dukungan positif. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap Pilkada Serentak 2020 tetap menggunakan payung hukum UU Pilkada tersebut.

“Mudah-mudahan (UU Pilkada tak direvisi). Saya mendukung, karena kan kosentrasinya keserentakan (Pilkada dengan Pemilu) di tahun 2024. Saya kira mudah-mudahan menggunakan UU (Pilkada) yang lama,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (11/6).

Meski begitu, menurut Tjahjo, pemerintah tentu akan mendiskusikan hal tersebut dengan DPR. “Harus kita kompromikan dengan DPR. Kalau DPR-nya minta (revisi), kan DPR punya hak bersuara juga. (tapi) yang penting peningkatan kualitas Pilkada Serentak harus lebih baik,” ucap Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, peningkatan kualitas pesta demokrasi memilih pemimpin daerah masih bisa dilaukan melalui Peraturan KPU (PKPU). “Kita mengimbau untuk tidak dulu (revisi). Soal nanti peningkatan kualitasnya lewat PKPU,” ungkap Tjahjo.



Sumber: Suara Pembaruan