Kinerja Ekonomi Kabinet Jokowi Dinilai Perlu Perbaikan

Kinerja Ekonomi Kabinet Jokowi Dinilai Perlu Perbaikan
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution berfoto bersama dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah, Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan, Anggota Dewan Komisioner Destry Damayanti, Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Pahala Mansury saat Halalbihalal di Hari Raya Idul Fitri, Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Yeremia Sukoyo / FMB Rabu, 12 Juni 2019 | 10:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus mampu menciptakan kabinet yang ramping tetapi lebih efektif dalam melanjutkan program pembangunan di periode yang kedua. Hal tersebut bisa dilakukan Jokowi karena di periode kedua Jokowi sudah tidak lagi memiliki beban politik dari partai-partai yang sudah mengusungnya di Pilpres 2019.

"Jokowi memang sudah tidak punya beban politik di periodenya yang kedua. Perampingan kabinet dan membentuk kabinet zaken (profesional) akan sangat bisa dilakukan," kata Pengamat Politik Adi Prayitno, Rabu (12/6/2019) di Jakarta.

Menurut Adi, di periode yang kedua, Jokowi akan dapat lebih leluasa dan otonom dalam menentukan siapa saja anggota kabinet berkualitas yang dipilih untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan hingga tahun 2024. Anggota kabinet berkualitas bisa diambil dari kalangan profesional yang berlatarbelakang politik maupun nonpolitik.

"Rakyat sedang menunggu janji-janji Presiden Jokowi untuk membentuk kabinet yang efektif bagi jalannya roda pemerintahan. Kabinet yang diisi oleh orang-orang profesional dan bukan sekedar petugas partai," ucapnya.

Menurutnya, dalam periode pertama pemerintahannya memang sudah ada banyak kemajuan yang dicapai. Namun, di sejumlah pos seperti ekonomi dan penyerapan tenaga kerja masih dirasa kurang.

Di bidang ekonomi, misalnya, Jokowi memiliki janji politik untuk meningkatkan peningkatan sebesar 7 persen, tetapi belum tercapai. Di periode kedua inilah Jokowi memiliki kesempatan untuk menunaikan janji tersebut.

Selanjutnya, di bidang penyerapan tenaga kerja juga seharusnya bisa lebih baik ketimbang di periode yang pertama. Jokowi melalui menteri di kabinetnya harus mampu membuat terobosan-terobosan baru yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kemampuan untuk berkompetisi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, yang juga masih menjadi pekerjaan rumah kabinet Jokowi nantinya, yakni membenahi pranata hukum dan stabilitas politik yang selama ini terus digoyang oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki pandangan yang berseberangan dengan pemerintah.

"Untuk stabilitas politik, seharusnya juga bisa lebih baik di periode yang kedua. Mengingat, saat ini Jokowi didukung oleh sebagian besar partai politik. Berbeda ketika pada awal-awal periode yang pertama," ucapnya.

Atas pengalaman yang sudah dimilikinya, Jokowi pun diyakini mampu menyusun kabinet baru yang lebih ramping. Salah satu upayanya yakni mengurangi atau meleburkan sejumlah kementerian ke kementerian lain, demi efisiensi dan efektivitas.

"Harus diakui, selama ini ada kementerian yang tugasnya bersinggungan dengan tugas kementerian lain. Kondisi ini seharusnya bisa diminimalisir dengan merampingkan kabinet dan menunjuk orang-orang yang memiliki kemampuan dan kemauan," kata Adi. 



Sumber: Suara Pembaruan