Pengamat Ragukan Kabinet Periode II Lebih Ramping

Pengamat Ragukan Kabinet Periode II Lebih Ramping
Ilustrasi sidang kabinet.
Yeremia Sukoyo / FMB Rabu, 12 Juni 2019 | 10:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pembentukan kabinet ramping yang efektif dan efisien sangat tergantung dari good will (niat baik) dan political will (kemauan politik) presiden Joko Widodo di periode keduanya memimpin Indonesia. Mengingat, dari kebiasaan politik di Indonesia dan sistem presidensial yang dianut, posisi kementerian merupakan posisi yang sangat berbau politis.

"Pembentukan kabinet ramping yang efektif dan efisien sangat tergantung dari good will dan political will presiden Joko Widodo. Seharusnya bisa dilakukan karena Jokowi memang sudah tidak punya beban politik," kata Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, Rabu (12/6/2019) di Jakarta.

Menurutnya, di dalam mengisi posisi kabinet di periode yang kedua, Jokowi masih akan menerapkan politik akomodasi, di mana dalam politik tersebut, partai politik pendukungnya maupun relawan-relawan yang sudah berjuang memenangkannya akan diakomodasi di periode kedua.

"Jika tidak ada good will dan political will, tentunya saya rasa sulit menciptakan kabinet yang ramping dan efisien. Ini adalah konsekuensi dari sistem presidensial dan kebiasaan politik di Indonesia," ujarnya.

Di periode pertama Jokowi juga terlalu banyak komisi-komisi atau badan baru yang dibentuk. Salah satu tujuan dibentuknya komisi atau badan tersebut juga diyakininya untuk mengakomodasi kawan-kawan politik, termasuk para relawan yang membantu dalam pemenangan.

Dirinya mencontohkan, di dalam periode pertama masa kepemimpinan Jokowi ada sejumlah pos kementerian yang tidak jelas tugas pokok dan fungsinya. Bahkan, pembentukan pos-pos baru kementerian malah akhirnya tumpang tindih kewenangannya. Di antaranya pos Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Seharusnya, jika Jokowi bisa membaca efektif tidaknya setiap pos kementerian, bisa dilakukan perampingan atau penggabungan kementerian yang tidak terlalu jelas tupoksinya. Dengan demikian maka kabinet Jokowi yang akan muncul adalah kabinet yang efisien dan tidak memakan banyak anggaran negara.



Sumber: Suara Pembaruan