Presiden Jokowi Diharapkan Berani Lakukan Perampingan Kabinet

Presiden Jokowi Diharapkan Berani Lakukan Perampingan Kabinet
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menyampaikan pemaparan pendahuluan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 9 April 2018. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / FMB Rabu, 12 Juni 2019 | 11:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berani melakukan perampingan kabinet, misalnya dengan mengurangi atau meleburkan sejumlah kementerian. Dengan begitu, terjadi efisiensi dan efektivitas kinerja.

“Kalau menurut saya perlu perampingan kabinet. Mesti ada perhitungan atau kajian baru tentang kabinet ke depan seperti apa,” kata pengamat administrasi negara dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah kepada SP, Rabu (12/6/2019).

Ketika ada perampingan, menurut Lina, tentunya berdampak positif pada keuangan negara. Terjadi penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, lanjut Lina, perubahan nomenklatur juga membutuhkan biaya.

“Kalau perampingan dilakukan, positifnya keuangan negara lebih hemat. Namun, memang harus diingat, ketika nomenklatur diubah, pasti perlu biaya untuk mengganti kop, papan nama, dan banyak hal lain yang saya yakin enggak murah,” ujar Lina.

Lina juga mengungkap, tugas kementerian maupun lembaga selama ini kerap tumpang tindih. Misalnya menyangkut desa antara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes).

Berikutnya menyangkut persoalan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemdagri mempunyai kewenangan terhadap ASN daerah, padahal ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi ASN (KASN).

“Koordinasi akan semakin lebih baik kalau ada perampingan. Cara kerja pun lebih efektif. Pemerintah daerah itu kasihan, mereka harus lapor atau koordinasi ke banyak instansi seperti Kemdagri, Kempan, BKN. Hal seperti ini saya kira harus dipikirkan dan menjadi perhatian,” ucap Lina.

Menurut Lina, di awal pemerintahan pada 2014, Presiden Jokowi cukup memerhatikan mengenai pengelolaan birokrasi. “Tapi ke belakangnya, karena partai begitu mencampuri luar biasa, akhirnya deal (kesepakatan) terjadi sana sini, dan Pak Jokowi sangat concern untuk infrastruktur,” imbuh Lina.

Disinggung mengenai perlunya pos empat menteri koordinator (menko) dipertahankan, Lina menuturkan, menko cenderung banyak mengambil alih tugas kementerian. “Menko ini kan harusnya lakukan koordinasi. Kalau masih dibutuhkan, tugas dan fungsinya harus dilihat lagi,” kata Lina.



Sumber: Suara Pembaruan