Dilantik Presiden, Arinal-Chusnunia Resmi Jabat Gubernur-Wakil Gubernur Lampung

Dilantik Presiden, Arinal-Chusnunia Resmi Jabat Gubernur-Wakil Gubernur Lampung
Presiden RI Joko Widodo, didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, turut serta Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim terpilih, dalam kirab menuju proses pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 12 Juni 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Novy Lumanauw / Carlos KY Paath / CAH Rabu, 12 Juni 2019 | 11:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik pasangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung, periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Pasangan Arinal – Chusnunia dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 49/P/Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur – Wakil Gubernur Lampung masa jabatan 2019-2024.

Hadir pada upacara pelantikan, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Mufidah Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Sesuai tradisi, prosesi pelantikan berawal dari Istana Merdeka. Di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyerahkan petikan Surat Keputusan Presiden kepada gubernur-wakil gubernur yang dilantik.

Selanjutnya, Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan calon gubernur dan wakil gubernur melakukan kirab menuju Istana Negara untuk mengikuti prosesi pelantikan.

Usai pelantikan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Arinal dan Chusnunia melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertemuan digelar sebagi implementasi amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, suatu arah kebijakan nasional yang fokus pada pencegahan tindak pidana korupsi.



Sumber: Investor Daily