Hadapi Gugatan Prabowo-Sandi, KPU Siapkan 272 Boks Alat Bukti

Hadapi Gugatan Prabowo-Sandi, KPU Siapkan 272 Boks Alat Bukti
Petugas menurunkan alat bukti KPU dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (12/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / FMB Rabu, 12 Juni 2019 | 15:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan pihaknya telah menyiapkan 272 boks alat bukti untuk sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ratusan boks tersebut berisikan dokumen-dokumen kepemilihan berasal dari 34 provinsi.

"Sore ini KPU akan menyampaikan dokumen jawaban terhadap Permohonan PHPU Pilpres 2019 ke MK dengan disertai dokumen alat bukti," ujar Hasyim dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (12/6/2019) sore.

Menurut Hasyim, setiap provinsi menyiapkan delapan boks berisi alat bukti sehingga secara keseluruhan alat bukti yang disampaikan ke MK dari 34 provinsi sebanyak 272 boks. Ukuran boks plastik tersebut adalah panjang 60 sentimeter, lebar 40 sentimeter dan tinggi 40 sentimeter.

"Volume total boks yang digunakan itu sebesar 26.112 meter kubik. Jadi, ini menunjukkan keseriusan KPU dalam mempersiapkan dan menghadapi gugatan PHPU Pilpres 2019 di MK," tegas Hasyim.

Berdasarkan pantauan, puluhan boks alat bukti sengketa PHPU pilpres telah tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (12/6/2019) siang. Total sudah ada 51 satu boks alat bukti yang tiba di MK pada hari ini dalam dua kloter.

Pada kloter pertama pengiriman alat bukti tiba di Gedung MK pukul 10.45 WIB. Total ada 27 boks berisi alat bukti yang datang berasal dari Provinsi Kepualaua Riau, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur da Kalimantan Barat.

Kemudian, kloter kedua tiba sekitar pukul 13.15 WIB. Total ada 24 boks berisi alat bukti dari Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali.



Sumber: Suara Pembaruan