Ketua KPU: Alat Bukti PHPU Pilpres Dominan dari 5 Provinsi

Ketua KPU: Alat Bukti PHPU Pilpres Dominan dari 5 Provinsi
Ketua KPU Arif Budiman (tengah), bersama sejumlah komisioner KPU saat mengumumkan hasil rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum, Selasa 21 Mei 2019 dini hari. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / FER Rabu, 12 Juni 2019 | 18:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan alat bukti dari 34 provinsi untuk menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun alat bukti yang dominan, berasal dari lima provinsi.

"Semua kita siapkan bukti dari 34 provinsi. Tetapi yang dominan ada dari lima provinsi," ujar Arief Budiman, seusai menyerahkan jawaban tertulis atas permohonan Prabowo-Sandi di Gedung MK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Arief mengatakan, alat bukti yang disiapkan KPU merupakan alat bukti yang relevan dengan permohonan Prabowo-Sandi. Permohonan yang dimaksud adalah permohonan yang didaftarkan pada 24 Mei 2019 lalu, bukan perbaikan permohonan.

"Yang disampaikan kepada kani adalah alat bukti yang relevan sesuai dengan permohonan sengketa PHPU pilpres yang kami terima, itu yang kami serahkan ke MK," tandas Arief.

Sementara itu, Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari, menyebutkan, lima provinsi yang dominan alat buktinya yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DKI Jakarta. Pasalnya, jumlah pemilih di lima provinsi ini sangat besar sehingga berpotensi besar untuk dipersoalkan.

"Maka, di provinsi yang ada di Jawa ini kami siapkan semua. Kemudian di daerah-daerah yang disebut-sebut seperti Papua, Aceh, Sumatera Utara, semuanya disiapkan juga. Banyaknya dokumen sesuai dengan banyaknya jumlah TPS," jelas Hasyim.

Lebih lanjut, Hasyim mengungkapkan, total alat bukti KPU sebanyak 272 boks yang diserahkan ke MK. Satu provinsi menyerahkan delapan boks alat bukti yang terdiri dari dokumen-dokumen kepemiluan.

"Sampai ini tadi kita menyampaikan jawaban pada jam 15.30 WIB, itu sudah ada 11 provinsi yang diverifikasi oleh kepaniteraan MK," tandas Hasyim.



Sumber: BeritaSatu.com