Prabowo-Sandi Tuntut Semua Komisioner Dipecat, KPU Serahkan ke MK

Prabowo-Sandi Tuntut Semua Komisioner Dipecat, KPU Serahkan ke MK
Ketua KPU Arief Budiman (kiri), Komisioner KPU Hasyim Asy'ari (kedua kiri), Evi Novida Ginting Manik (kedua kanan), dan Ilham Saputra (kanan) menunjukkan alat bukti KPU dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (12/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / JAS Rabu, 12 Juni 2019 | 21:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya menyerahkan kepada penilaian hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atas tuntutan Prabowo-Sandi agar semua komisioner KPU dipecat. Arief mempersilakan MK menilai dan memutuskan tututan tersebut.

"Apakah MK memutuskan itu apa enggak. Ya nanti silakan mahkamah menilai," ujar Arief di Gedung MK, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Arief hanya mengingatkan bahwa semua persoalan terkait proses dan penyelenggara pemilu sudah ada ruang untuk mengadu atau menggugatnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut dia, jika ada dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau sengketa proses, maka bisa dilaporkan ke Bawaslu. Begitu juga dengan pidana pemilu bisa dilaporkan ke Sentra Gakkumdu dan sengketa hasil pemilu bisa digugat ke MK.

"Kalau ada pelanggaran etik, kinerja komisioner, silakan dibawa ke DKPP. Itu (kinerja KPU) ruangnya di DKPP," tandas dia.

Meskipun demikian, Arief enggan menyebutkan tuntutan Prabowo-Sandi ke MK soal pemecatan seluruh komisioner KPU salah alamat. KPU, kata dia, menyerahkan sepenuhnya pada penilaian hakim MK.

"Ini (tuntutan pemecatan seluruh komisioner KPU) salah alamat atau tidak, ya silakan Mahkamah yang menilai," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, salah satu dari 15 poin petitum yang terdapat dalam perbaikan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo-Sabdi ke MK menyatakan, "Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU."



Sumber: BeritaSatu.com