Prabowo Singgung Dana Kampanye, KPU: Kami Berpedoman Audit Akuntan Publik

Prabowo Singgung Dana Kampanye, KPU: Kami Berpedoman Audit Akuntan Publik
KPU membuka layanan pelaporan sumbangan dana kampanye partai politik peserta Pemilu 2019. ( Foto: Beritasatu TV )
Yustinus Paat / WBP Kamis, 13 Juni 2019 | 11:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menegaskan pihaknya berpedoman pada hasil audit dana kampanye peserta Pemilu 2019 oleh kantor akuntan publik (KAP). KPU berkerja sama secara profesional dengan KAP dalam proses audit, termasuk dana kampanye pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal ini disampaikan Wahyu menanggapi salah satu poin dalam perbaikan permohonan sengketa hasil pemilu yang diajukan Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonan tersebut, Prabowo-Sandi menyatakan paslon Jokowi-Ma'ruf cacat secara formil karena penggunaan dana kampanye absurd dan melanggar hukum. "Jadi, prinsipnya gini, KPU kan bermitra dengan KAP sesuai dengan perintah UU (Pemilu), terkait laporan dana kampanye, KPU bekerja sama dengan profesional dalam hal ini KAP," ujar Wahyu Setiawan Jakarta, Kamis (13/6).

Sebagaimana ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KAP melakukan audit dana kampanye peserta pemilu selama 30 hari sejak menerima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) dari peserta pemilu melalui KPU. KAP menerima LPPDK pada 2 Mei 2019 dan melakukan audit atas dana kampanye selama 30 hari dan menyerahkan hasil auditnya kepada KPU pada 31 Mei 2019.

Wahyu Setiawan menegaskan, berdasarkan hasil audit KAP, laporan dana kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi sudah dinyatakan patuh dan sesuai UU Pemilu. "Hasil audit KAP terkait paslon hasilnya kan patuh sehingga KPU dalam posisi berpedoman pada hasil kerja KAP tersebut. Intinya semua paslon berdasarkan audit KAP semuanya patuh," tandas Wahyu Setiawan.

Terkait dana kampanye yang dipersoalkan Prabowo-Sandi, Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya belum memasukkan jawaban resmi KPU dalam keterangan yang diserahkan ke MK. Pasalnya, jawaban KPU yang disampaikan masih berdasarkan permohonan Prabowo-Sandi versi 24 Mei 2019 lalu.

Sementara dana kampanye yang dipersoalkan Prabowo-Sandi merupakan poin yang baru dimasukkan dalam perbaikan permohonan. "Hal-hal itu kan ada di perbaikan sehingga KPU berpedoman pada keputusan MK. Tentu jawaban yang kita siapkan dan kirim adalah jawaban atas gugatan awal. Dalam persidangan KPU melalui kuasa hukum akan bertanya apakah perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh tim hukum 02 itu diterima atau nggak oleh MK. Kalau diterima akan kita jawab sebagaimana mestinya," pungkas Wahyu Setiawan.



Sumber: BeritaSatu.com