Perbaikan Gugatan Prabowo-Sandi Dinilai Tak Sesuai Hukum Acara MK

Perbaikan Gugatan Prabowo-Sandi Dinilai Tak Sesuai Hukum Acara MK
Ketua Tim Hukum BPN, Bambang Widjojanto (dua kiri), bersama tim advokasiĀ BPN Denny Indrayana (dua kanan), saat pengajuan perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta, Senin 10 Juni 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Fana Suparman / WBP Kamis, 13 Juni 2019 | 11:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perbaikan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinilai tak sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, dalam hukum acara MK tidak ada jadwal atau tahapan perbaikan gugatan PHPU untuk Pilpres.

"Jadi jangan berbicara soal substansi perbaikan permohonan, legalitas perbaikan permohonan itu sendiri masih jadi diperdebatkan dan itu tidak sesuai dengan hukum acara MK," kata Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono kepada Beritasatu.com, Rabu (12/6).

Bayu Dwi Anggono menjelaskan, hukum acara MK terkait gugatan PHPU Pilpres merujuk pada UU nomor 7/2017 tentang Pemilu, Peraturan MK (PMK) nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta PMK nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Dari aturan tersebut, tidak ada satu pun yang menyebut mengenai tahapan perbaikan permohonan PHPU Pilpres. "Itu ya kuncinya. Jadi di PMK nomor 4 dan PMK 5, tidak ada satu pun yang menyebut tahapan perbaikan permohonan," kata Bayu Dwi Anggono.

Dikatakan, hukum acara perkara PHPU Pilpres berbeda dengan perkara PHPU anggota legislatif. Dalam PMK nomor 2/2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu dan PMK 3/2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah disebutkan tahapan perbaikan permohonan PHPU anggota DPR, DPRD dan DPD. "Sehingga apa yang dilakukan oleh kuasa hukum paslon 02 (dengan mengajukan perbaikan permohonan) itu adalah bertentangan dengan hukum acara MK itu sendiri," kata Bayu Dwi Anggono.

Hal ini, kata Bayu terlihat saat panitera MK meregistrasi permohonan gugatan Prabowo-Sandi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada Selasa (11/6) kemarin. Saat itu, panitera meregistrasi permohonan perkara yang diajukan Prabowo-Sandi pada 24 Mei atau permohonan pertama. "Jadi menunjukkan kode bahwa yang bisa diregistrasi itu ya permohonan tanggal 24 Mei sesuai Pasal 475 UU Pemilu yaitu permohonan yang diajukan tiga hari setelah ditetapkannya oleh KPU," kata Bayu Dwi Anggono.

Sementara perbaikan permohonan dijadikan sebagai lampiran permohonan. Dijelaskan Bayu, lampiran permohonan tersebut untuk menginformasikan ke Majelis Hakim bahwa ada permintaan perbaikan permohonan oleh pemohon. Majelis Hakim yang nantinya memutuskan perbaikan permohonan tersebut menjadi bagian yang diperiksa dalam persidangan atau yang diperiksa di persidangan hanya permohonan yang diajukan pada 24 Mei.

"Seharusnya karena Peraturan MK itu yang membuat adalah sembilan hakim, tentu tidak bisa dipertimbangkan. Kita belum bicara substansi dulu, dari aspek prosedural dan aspek formil apakah bisa perbaikan itu akan jadi pemeriksaan di persidangan. Kalau dilihat dari hukum acaranya tidak bisa," jelas Bayu Dwi Anggono.

Bayu mengatakan, seharusnya yang diperiksa dalam persidangan tetap permohonan pertama yang diajukan Prabowo-Sandi. Dalil dan argumentasi yang tercantum di berkas permohonan perbaikan dapat disampaikan tim hukum Prabowo-Sandi dalam persidangan. "Jangan fokus membuka yang perbaikan permohonan yang sebenarnya menurut saya lebih tepat permohonan baru," kata Bayu Dwi Anggono.

Dikatakan, perbaikan seharusnya hanya memperbaiki sedikit bagian dari permohonan awal. Sementara, yang dilakukan tim hukum Prabowo-Sandi sudah seperti permohonan baru. "Kenapa? Karena petitum dari tujuh jadi 15. Jumlah halaman saja dari 37 jadi sekitar 147. Kalau seperti ini bukan perbaikan tapi ini mengajukan permohonan baru. Padahal permohonan itu hanya boleh diajukan paling lama tiga hari setelah keputusan KPU," kata Bayu Dwi Anggono.

Apalagi, Bayu mengingatkan jangka waktu pemeriksaan persidangan perkara PHPU terbatas, yakni 14 hari kerja. Namun, dalam perbaikan permohonan, tim hukum Prabowo-Sandi memasukkan banyak hal yang sebenarnya tidak terlalu terkait dengan perselisihan suara. Hal ini membuat permohonan Prabowo-Sandi menjadi tidak fokus. "Sampai minta anggota KPU semua diganti, minta pemilu ulang di seluruh wilayah, kalaupun nggak di Jabar, Jatim, Jateng atau di provinsi yang paslon 02 kalah tanpa mampu menyebut kenapa dan kecurangan apa di provinsi itu," kata Bayu Dwi Anggono.



Sumber: BeritaSatu.com