Max Sopacua Dukung PD Tetap Berada di Koalisi 02

Max Sopacua Dukung PD Tetap Berada di Koalisi 02
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / MPA Kamis, 13 Juni 2019 | 17:18 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Max Sopacua mendukung pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PD Hinca Pandjaitan. Hal itu terkait keberadaan PD di koalisi pasangan 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hingga persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) rampung.

Max juga menyatakan, bahwa dirinya dan sejumlah tokoh PD menolak pandangan mengenai usulan pembubaran koalisi 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan koalisi 02. “Kami awalnya sudah menyatakan tidak setuju dengan cara atau saran membubarkan koalisi,” kata Max.

Hal itu disampaikan Max dalam Deklarasi Gerakan Moral Penyelamatan PD (GMPPD) di Jakarta, Kamis (13/6/2019). “Kami mendukung statement (pernyataan) sekjen bahwa Partai Demokrat tetap dalam 02 sampai persoalan di MK selesai,” tegas Max.

Max dapat memahami apabila ada segelintir politisi PD yang tidak menyukai kehadiran GMPPD. Max pun mengungkap, gerakan itu disebut sebagai manuver mantan Ketua Umum (ketum) PD Anas Urbaningrum, dan mantan Sekjen PD Marzuki Alie.

“Kehadiran kami seolah-olah dari Anas dan Marzuki, itu fitnah. Bertemu mereka saja saya tidak pernah. Sekarang berkembang seakan-akan kami mewakili Anas dan Marzuki. Kami hanya punya satu prinsip Partai Demokrat harus diselamatkan,” ujar Max.

Max memohon maaf kepada umat Islam jika selama ini tersinggung dengan pernyataan beberapa politisi PD. Misalnya mengenai penyebab kekalahan Prabowo akibat dukungan ulama. Menurut Max, partainya tidak pernah menyebut hal tersebut.

“Kami mohon maaf, sehingga banyak yang jadi marah. Kami ingin masyarakat tahu, kami ingin kembali bersatu, mengakomodir masyarakat yang di 2019 tidak simpati ke Partai Demokrat,” ungkap Max.

Max meminta para politisi PD tidak membawa-bawa nama partai. Ketika PD mendukung Prabowo-Sandi, lanjut Max, keputusan diambil melalui jajak pendapat dalam rapat kerja nasional. Jika dukugan itu akan dicabut, Max menjelaskan, diperlukan surat yang diketahui pengurus PD daerah



Sumber: Suara Pembaruan