Hakim MK Pastikan Independen dan Imparsial Tangani Sengketa PHPU Pilpres

Hakim MK Pastikan Independen dan Imparsial Tangani Sengketa PHPU Pilpres
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / MPA Kamis, 13 Juni 2019 | 18:08 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Hakim Mahkamah Konstitusi I Gede Palguna menegaskan bahwa sembilan hakim MK akan menangani sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi secara independen dan imparsial. Palguna juga mengajak semua pihak tidak meragukan independensi dan imparsialitas hakim MK dalam menangani sengketa Pilpres.

"Kalau soal independensi itu berapa kali pun kami membuat pernyataan akan tetap sama bahwa kami pasti akan independen dan imparsial," ujar Palguna saat ditemui di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Menurut Palguna, independensi dan imparsialitas hakim merupakan salah satu hal penting di lembaga peradilan terutama hakim MK. Independensi dan imparsialitas tersebut, kata dia, tidak bisa ditawar-tawar oleh apapun karena sekali independensi dan imparsialitas hakim hilang, maka marwah lembaga peradilan akan jatuh dengan sendirinya.

"Kalau itu hilang dari lembaga peradilan apapun lebih-lebih MK maka marwah peradilan itu akan hilang dengan sendirinya, jadi itu bukan satu hal yang bisa ditawar-tawar," tandas dia.

Lebih lanjut, Palguna mengungkapkan cara untuk memastikan para hakim MK independen dan imparasial dalam memproses sengketa PHPU Pilpres. Caranya, para pihak dan publik mengikuti secara saksama proses persidangan dari awal sampai pembacaan putusan MK.

"Cara mengeceknya gampang, ikuti persidangan, ikuti putusan, baca pertimbangan hukumnya, kemudian kaitkan dengan amar putusan seperti melakukan apa semacam diseminasi terhadap putusan," tutur dia.

Palguna juga menekankan bahwa persidangan di MK dilakukan secara transparan dan terbuka. Karena kapasitas ruang sidang terbatas, kata dia, maka publik bisa mengikuti persidangan PHPU Pilpres melalui layar TV di sekitar gedung MK atau melalui siaran live streaming dan televisi nasional.

"Kalau akses publik kita terbuka, persidangan nanti kita bisa live streaming bahkan lewat youtube ya, MK channel cari live itu akan kelihatan-lah. Jadi semua di bawah pengawasan publik, jadi kami ingin ini seterbuka mungkin," pungkas dia.

Senada dengan itu, Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan hakim MK akan berlaku adil dan setera dengan semua pihak yang berperkara di MK. Hakom MK, kata dia, akan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak (pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu) untuk menyampaikan keterangannya.

"Jadi di MK ini semua pihak yang berperkara itu diberikan kesempatan secara seimbang untuk menyampaikan keterangannya. Baru kemudian dilakukan pembuktian. Nanti ada yang menghadirkan saksi, menghadirkan ahli dari semua pihak, hal itu akan didengarkan dalam pemeriksaan persidangan pada pada 17Juni-24 Juni (setelah sidang perdana)," kata Fajar.



Sumber: BeritaSatu.com