Soal Perbaikan Gugatan Prabowo-Sandi, MK Putuskan Nanti

Soal Perbaikan Gugatan Prabowo-Sandi, MK Putuskan Nanti
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto hadir pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 PilpresĀ di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / YUD Jumat, 14 Juni 2019 | 16:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Hakim Konstitusi memberikan jawaban terhadap protes dan keberatan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf atas perbaikan permohonan Prabowo-Sandi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Dalam sidang tersebut, KPU merupakan pihak termohon dan Jokowi-Ma'ruf merupakan pihak terkait.

Dalam persidangan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengakui bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan UU MK, memang tidak ada ruang untuk melakukan perbaikan permohonan untuk PHPU Pilpres. Namun, kata Suhartoyo, semua pihak sudah mendengarkan dasar hukum Prabowo-Sandi sebagai pemohon menyampaikan dasar hukum untuk melakukan perubahan dan MK tidak bisa menghindari hal tersebut demi transparansi.

Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 55 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2018 menyediakan ruang agar tidak terjadi kekosongan hukum acara.

"Kemudian secara faktual MK tidak bisa menghindari itu. Makanya demi transparansi baik pemohonan yang memenuhi syarat 3 hari tenggang waktu yang ditentukan dalam UU, PMK, itu kita register. Sementara ada naskah yang menurut pemohon adalah naskah perbaikan tetap kami kirimkan ke para pihak dengan pertimbangan sebagai bagian transparansi," ujar Suhartoyo dalam sidang tersebut.

Suhartoyo berpandangan perbedaan penilaian para pihak terhadap perbaikan permohonan Prabowo-Sandi sebaiknya diserahkan kepada majelis hakim yang nantinya akan memutuskan perkara tersebut. Dia berharap para pihak (pemohon, termohon dan pihak terkait) percayakan kepada hakim MK yang akan mengambil keputusan secara bijaksana dan arif dengan pertimbangan dan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Semua itu serahkan ke MK nanti yang secara bijaksana dan seksama memutuskan berdasarkan argumentasi, pertimbangan-pertimbangan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan," ungkap dia.

Yang penting, kata Suhartoyo, para pihak harus segera menatap ke depan untuk menghadapi sidang pembuktian dalam PHPU Pilpres ini. Menurut dia, sidang pembuktian ke depannya akan menguras energi dan pikiran dari para pihak yang berperkara.

"(Soal perbaikan permohonan Prabowo-Sandi) MK akan mempertimbangkan apakah merujuk pada UU atau PMK atau mengkombinasikan apa yang diargumenkan pemohon tadi," kata dia.

Terkait apa yang menjadi pedoman dalam sidang pembuktian ke depan, apakah permohonan Prabowo-Sandi versi tanggal 24 Mei 2019 atau permohonan Prabowo-Sandi versi perbaikan tanggal 10 Juni 2019, menurut dia tergantung para pihak menyampaikan bukti-buktinya. Pasalnya, dalam konteks pembuktian, para pihak bisa mengajukan bukti-bukti terkait, yang memiliki korelasi dengan dalil-dalil yang dimohonkan.

"Bukti-bukti terkait ini bisa maknanya luas, semua pihak bisa mengajukan bukti-bukti yang berkaitan sepanjang masih berkorelasi dengan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan oleh pemohon atau dalil-dalil sangggahan bagi termohon atau keterangan dari pihak terkait," terang dia.

Lebih lanjut, Suhartoyo menjelaskan sikap mahkamah atas perbaikan permohonan Prabowo-Sandi akan diputuskan pada putusan MK atas sengketa PHPU Pilpres ini. Semua pihak, kata dia, bisa membaca sikap MK pada putusan MK nantinya.

"Nanti mahkmah akan menilai itu dalam putusan. Insyaallah mahkamah akan bijak, cermat dan mengutamakan argumentasi yuridis dalam pertimbangan hukum," pungkas dia.

Sebelumnya, Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin dan Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Yusril Ihza Mahendra menyatakan proses dan keberatan atas perbaikan permohonan Prabowo-Sandi di sidang pendahuluan. Mereka menilai UU MK dan Peraturan MK mengenai tahapan, jadwal dan tata cara beracara di MK dalam PHPU Pilpres tidak memberi ruang untuk melakukan permohonan. (YUS)



Sumber: BeritaSatu.com