Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Optimistis Memenangkan Sengketa

Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Optimistis Memenangkan Sengketa
Ketua tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra hadir pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / YUD Jumat, 14 Juni 2019 | 18:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim hukum Jokowi-Ma'ruf tetap optimistis dapat memenangkan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres. Meskipun, dalam sidang perdana yang digelar Jumat (14/6) ini, Majelis Hakim Konstitusi (MK) mengakomodasi perbaikan permohonan yang diajukan Prabowo-Sandi.

Tim hukum Jokowi-Ma'ruf, I Wayan Sudirta menyatakan keyakinan pihaknya dapat memenangkan sengketa ini. Hal ini lantaran Wayan menilai kubu Prabowo-Sandi tidak akan mampu membuktikan dalil-dalil yang tertuang dalam permohonan.

"Maka sekali lagi, yakin bin yakin bahwa di akhir putusan ini, kami akan memenangkan perkara ini karena memang mereka tidak akan mampu membuktikan dalil-dalilnya," kata Wayan usai sidang perdana gugatan PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Tim hukum Jokowi-Ma'ruf menghormati putusan Majelis Hakim Konstitusi yang mengakomodasi perbaikan gugatan Prabowo-Sandi. Meski demikian, tim hukum Jokowi-Ma'ruf mengaku keberatan dengan keputusan tersebut.

Wayan Sudirta mengatakan, pihaknya sebagai pihak terkait harus memahami suasana kebatinan sembilan Hakim Konstitusi sebagai negarawan. Wayan mengaku, pihaknya akan memprotes keras seandainya gugatan digelar dalam peradilan umum.

"Hari ini kami sebagai pihak terkait harus memahami suasana kebatinan dari majelis hakim. Suasana kebatinan dari majelis hakim harus dipahami karena beliau-beliau ini negarawanan. Andaikata di peradilan umum kami pasti protes," katanya.

Wayan menjelaskan alasan pihaknya keberatan dengan keputusan MK mengakomodasi permohonan perbaikan yang dibacakan tim hukum Prabowo-Sandi. Dikatakan, Peraturan MK (PMK) nomor 4/2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta PMK nomor 5/2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan tegas menyatakan tidak ada ruang bagi perbaikan permohonan.

"Karena sudah jelas tidak ada kekosongan hukum. PMK ada dua yang mengatur tidak bolehnya ada perubahan. Tidak boleh ada kesempatan bagi pemohon untuk perbaikan. Itu (juga) diatur dalam (Pasal) 475 UU pemilu," katanya.

Wayan menegaskan dengan PMK nomor 4/2018 dan PMK nomor 5/2018, tidak ada kekosongan hukum terkait perbaikan permohonan. Dengan demikian, Pasal 55 Ayat (1) PMK Nomor 4 Tahun 2018 yang menyediakan ruang digelarnya Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terkait hal-hal yang belum diatur sudah tidak berlaku lagi. Pasal 55 Ayat (1) PMK nomor 4/2018 ini menjadi landasan bagi Majelis Konstitusi untuk mengakomodasi perbaikan permohonan Prabowo-Sandi.

"Kalau pasal 55 Ayat (1) (PMK nomor 4/2018) yang dikutip, karena ada rapat permusyawaratan majelis bagi kekosongan hukum, itu bisa berlaku kalau belum ada pengaturan. Ini pasal 33 PMK mengatur dengan jelas, kemudian PMK nomor 5/2018 mengatur dengan jelas, UU pemilu juga sudah jelas. Tidak ada kekosongan hukum, malah berlapis-lapis," tegasnya. 



Sumber: Suara Pembaruan