Tim Jokowi-Ma'ruf Mengaku Bingung Siapkan Jawaban Gugatan

Tim Jokowi-Ma'ruf Mengaku Bingung Siapkan Jawaban Gugatan
Ketua tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra hadir pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / YUD Jumat, 14 Juni 2019 | 18:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim hukum Jokowi-Ma'ruf mengaku bingung dalam menyiapkan jawaban atas gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi. Hal ini lantaran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengakomodasi perbaikan permohonan Prabowo-Sandi. Padahal, tim hukum Jokowi-Ma'ruf menyebut UU Pemilu, maupun PMK nomor 4/2018 dan PMK nomor 5/2018 tidak mengatur adanya perbaikan permohonan PHPU Pilpres.

Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Fahri Bachmid mengatakan, keputusan Majelis Hakim Konstitusi ini membingungkan pihaknya. Dengan keputusan ini, tim Jokowi-Ma'ruf tidak mengetahui secara pasti gugatan yang harus dijawab pihaknya.

"Tadi ini membingungkan. Biar bagaimanapun kita harus berangkat dari permohan mana yang kita harus respons," kata Fahri usai sidang gugatan PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Meski menghargai dan menghormati putusan MK, Fahri mengatakan, terdapat kekeliruan dalam putusan tersebut. Dikatakan, pembuat UU Pemilu dan PMK secara sadar tidak memperbolehkan memberikan kesempatan atau mengakomodir perbaikan perbaikan itu.

"Justru pihak terkait dan termohon diperbolehkan," katanya.

Meski demikian, Fahri mengatakan, pihaknya akan mencermati putusan MK tersebut. Dikatakan, tim hukum Jokowi-Ma'ruf tetap menyiapkan jawaban atas gugatan Prabowo-Sandi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Majelis Hakim MK. Diketahui, Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman memutuskan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPU dan pihak terkait, yakni pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Bawaslu akan digelar pada Selasa (18/6).

"Kita akan merepons semua itu dalam waktu sampai Selasa. Maksimalkan apa-apa saja yang akan dibantah. Majelis memberi keleluasaan untuk membantah setiap apa yang terjadi di persidangan tadi. Cukup tidak cukup (waktunya) hukum acara sudah mengatur sedemikian rupa untuk memaksimalkan waktu yang ada," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan