Kuasa Hukum KPU: Perbaikan Permohonan Prabowo-Sandi Ilegal

Kuasa Hukum KPU: Perbaikan Permohonan Prabowo-Sandi Ilegal
Ketua KPU Arief Budiman hadir pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / YUD Jumat, 14 Juni 2019 | 20:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin, mengatakan perbaikan permohonan Prabowo-Sandi yang dibacakan di sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan permohonan ilegal. Menurut Ali, perbaikan permohonan tersebut tidak sesuai dengan hukum acara di MK.

"Itu (permohonan perbaikan Prabowo-Sandi) di luar kerangka hukum acara. Oleh sebabnya hal itu ilegal," ujar Ali usai sidang perdana PHPU pilpres di Gedung MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Ali menegaskan KPU secara prinsip dan materi menolak perbaikan permohonan tersebut. Penolakan KPU akan disampaikan dalam perbaikan jawaban KPU pada Selasa (18/6/2019) mendatang.

"Jadi, prinsipnya kami melakukan penolakan terhadap materi gugatan yang disampaikan pemohon (Prabowo-Sandiaga Uno) pada hari ini. Dalam jawaban kami nanti, kami akan sampaikan bahwa kami menolak perbaikan permohonan mereka," tegas dia.

Karena perbaikan permohonan sudah dibacakan secara bergantian oleh tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, Teuku Nasrullah dan Denny Indrayana di sidang MK, maka kata Ali, KPU akan memberikan jawaban. Ali menyebutkan tiga alasan yang membuat pihaknya menjawab perbaikan permohonan Prabowo-Sandi.

"Pertama, permohonan itu sudah dibacakan dalam sidang MK yang disaksikan oleh masyarakat. Jika sudah disampaikan kepada publik dan tidak dijawab, kami khawatir poin-poin yang disampaikan dan dituduhkan adalah benar," ungkap dia.

Kedua, lanjut Ali, jawaban atas perbaikan permohonan Prabowo-Sandi menunjukkan sikap hormat KPU kepada MK sebagai lembaga yang dapat dipercaya. MK, kata dia, sudah memberikan kesempatan kepada KPU, maka kesempatan tersebut akan digunakan dengan sebaik-baiknya.

"Kami juga menghormati MK sebagai lembaga yang selama ini dipercaya. Sehingga jika MK tadi memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan perbaikan jawaban, ya kami lakukan," jelasnya.

Pertimbangan ketiga, kata Ali, jawaban KPU merupakan respon terhadap permohonan baru yang muncul dalam perbaikan permohonan Prabowo-Sandi. Apalagi, kata dia, KPU hanya menyiapkan jawaban selama ini berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Prabowo-Sandi pada 24 Mei 2019. Sementara perbaikan permohonan yang diserahkan Prabowo-Sandi pada 10 Juni 2019 lalu, belum dijawab KPU.

Dalam persidangan, Ali juga sudah menyampaikan keberatannya atas pembacaan perbaikan permohonan Prabowo-Sandi. Ali bahkan menjelaskan alasan yuridis mengapa KPU tidak menerima perbaikan permohonan tersebut.

"Jika merujuk kepada Peraturan MK (PMK) Nomor 5 Tahun 2018 dan PMK Nomor 2 Tahun 2019 terkait dengan tahapan kegiatan jadwal penanganan PHPU, dalam Pasal 3 ayat (1) itu dijelaskan tentang tahapan yang mengatur tentang permohonan, pemeriksaan kelengkapan permohonan, dan perbaikan permohonan. Kemudian, Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa tahapan tersebut dikecualikan untuk PHPU pilpres," ujar Ali dalam sidang.

Dia menilai, pengecualian ini menunjukan bahwa adanya larangan terhadap perbaikan permohonan pilpres. Lalu, hal ini diperkuat dengan lampiran yang ada pada PMK Nomor 2 Tahun 2019. Dalam lampiran itu dituliskan untuk kelengkapan berkas secara eksplisit untuk PHPU pileg dan PHPU pencalonan anggota DPD.



Sumber: BeritaSatu.com