MK Terima Perbaikan Permohonan, KPU Nilai Tidak Adil

MK Terima Perbaikan Permohonan, KPU Nilai Tidak Adil
Ilustrasi KPU ( Foto: Beritasatu.com )
Yustinus Paat / YUD Jumat, 14 Juni 2019 | 22:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai adanya perlakuan tidak adil ketika MK menerima perbaikan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi. Ketidakadilan terkait dengan waktu yang diberikan MK kepada Prabowo-Sandi sebagai pemohon dan KPU sebagai termohon.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan jumlah waktu untuk perbaikan sangat jauh berbeda dan tidak adil. Jika Prabowo-Sandi, kata Pramono diberi waktu 17 hari, yakni 24 Mei - 10 Juni 2019 untuk memperbaiki permohonan permohonan. Sementara KPU hanya memiliki waktu tiga hari saja, dari 15 Juni hingga 17 Juni 2019.

"Kalau bicara prinsip keadilan, kan keadilan bagi semua pihak, pihak pemohon mendapat tambahan waktu 17 hari untuk menyampaikan perbaikan. Sementara KPU hanya punya tambahan waktu 3 hari yakni hari ini sampai Selasa (18/6)," ujar Pramono kepada wartawan di Gedung MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Pramono menilai perbedaan jumlah waktu tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesempatan yang sama. Bahkan, kata jika KPU diberi waktu satu hari lagi, tetapi tidak adil. Keadilan tercapai jika semua pihak diberikan kesempatan dan waktu yang sama dalam melakukan perbaikan.

"Sebenarnya itu bertentangan dengan prinsip persamaan. Bahkan ketika hanya ditambah satu hari pun tetap tidak adil bagi termohon," tandas dia.

KPU, kata Pramono, tentunya tidak hanya sekedar menjawab apa yang disampaikan Prabowo-Sandi dalam perbaikan permohonannya. KPU juga memiliki beban untuk bisa mengumpulkan bukti-bukti dan saksi bila didasari dari permohonan gugatan yang dibacakan hari ini.

"Karena kami kan punya beban menyampaikan bukti bukti, saksi saksi dari seluruh wilayah Indonesia," terang dia.

Meskipun merasa tidak adil, Pramono menegaskan KPU tetap menerima keputusan majelis hakim konstitusi untuk membuat jawaban atas perbaikan permohonan Prabowo-Sandi. Pihaknya pun langsung menyiapkan jawaban secara tertulis dan memaksimalkan dalam mengumpulkan bukti-bukti.

"Tapi bagaimanapun itu sudah kami terima. Nanti jawaban secara tertulis akan kami sampaikan," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com