Bacakan Perbaikan Permohonan, Tim Hukum Prabowo Dinilai Melanggar Hukum Acara

Bacakan Perbaikan Permohonan, Tim Hukum Prabowo Dinilai Melanggar Hukum Acara
Ketua MK Anwar Usman memimpin persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / WBP Sabtu, 15 Juni 2019 | 12:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim hukum Prabowo-Sandi dinilai telah melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) saat membacakan perbaikan permohonan dalam sidang perdana gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung MK, Jumat (14/6). Hal ini lantaran hukum acara MK tidak mengenal perbaikan permohonan gugatan PHPU Pilpres.

"Kalau kita soroti, pemohon, khususnya kuasa hukum pemohon kembali lagi mengulang ketidaktaatan pada hukum acara yang ada," kata Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono kepada SP, Sabtu (15/6/2019).

Bayu mengingatkan, dalam persidangan kemarin, Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman telah mempersilakan pihak pemohon dalam hal ini tim hukum Prabowo-Sandi untuk membacakan permohonan bertolak dari permohonan tertanggal 24 Mei. Dengan pernyataan Ketua Majelis Hakim tersebut, tim hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin Bambang Widjojanto seharusnya membacakan permohonan yang diajukan ke MK pada 24 Mei atau permohonan awal. Namun, tim hukum Prabowo-Sandi justru membacakan perbaikan permohonan yang diajukan pada 10 Juni. "Sayangnya, kuasa hukum pemohon lagi-lagi melakukan pelanggaran terhadap hukum acara dengan tetap membacakan perbaikan permohonan tanggal 10 Juni," kata Bayu Dwi Anggono.

Hal ini dibuktikan dengan permohonan tim hukum Prabowo-Sandi yang menyinggung mengenai posisi cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin di BUMN, dana kampanye, penggelembungan 22 juta suara dan hal lainnya. Isu-isu tersebut sebelumnya tidak disinggung dalam permohonan awal atau permohonan 24 Mei. "Sebelumnya tidak ada dalam permohonan awal," kata Bayu Dwi Anggono.

Tindakan yang dilakukan tim hukum Prabowo-Sandi ini yang kemudian menimbulkan perdebatan di ruang persidangan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak termohon dan tim hukum Jokowi-Ma'ruf selaku pihak terkait menegaskan keberatan mereka atas tindakan tim hukum Prabowo-Sandi yang tetap membacakan perbaikan permohonan.
"Itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya sedikit perdebatan agak berputar-putar dan panjang antara pihak termohon, pihak terkait dengan Majelis" kata Bayu Dwi Anggono.

Bayu menilai keberatan yang disampaikan KPU dan tim hukum Jokowi-Ma'ruf merupakan hal yang wajar. Menurutnya, kepastian mengenai permohonan yang menjadi acuan dalam persidangan akan menentukan jawaban kedua pihak tersebut.
"Karena ada perbedaan petitum yang mendasar tujuh ke 15 petitum. Bahkan isu-isu yang lain. Sangat banyak sekali," kata Bayu Dwi Anggono.

Di sisi lain, Bayu juga menyayangkan ketidaktegasan Majelis Hakim MK terkait tindakan tim hukum Prabowo-Sandi. Bayu menegaskan, sidang perdana kemarin mengagendakan memeriksa kelengkapan, dan kejelasan permohonan serta pengesahan alat-alat bukti. Namun, dengan ketidaktegasan Majelis, justru membuat permohonan menjadi tidak jelas.
"Agendanya memperjelas permohonan. Kalau permohonannya tidak jelas yang mana, ini kan membingungkan termohon dan pihak terkait harus menjawab yang mana," kata Bayu Dwi Anggono.

Menurut Bayu, Hakim MK seharusnya tidak membiarkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan tim hukum Prabowo-Sandi. Bahkan, Majelis Hakim seharusnya aktif dan bahkan menghentikan pembacaan permohonanan jika dinilai telah melanggar hukum acara. "Yang harus kita sampaikan ternyata Hakim MK terkesan kemudian sedikit membiarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon. Harusnya hakim MK bukan sikap pasif dalam persidangan kemarin. Dia Harusnya aktif. Ketika kemudian pemohon melakukan suatu pelanggaran dengan tidak membacakan (permohonan) yang tanggal 24 (Mei), bisa dihentikan. Apa yang anda (pemohon) lakukan tidak sesuai degan apa yang kami (Majelis) perintahkan tadi. Soal nanti anda ada tambahan-tambahan dalil, ya itu bagian nanti yang bisa dilakukan ketika proses pembuktian. Tapi sekarang anda fokus ke pembacaan permohonan tanggal 24 Mei," tegas Bayu Dwi Anggono.

Bayu menjelaskan, dalam persidangan pengujian suatu UU, Majelis Hakim MK biasanya bersikap aktif. Bila ada permohonan yang tidak jelas, Majelis biasanya langsung bertanya mengenai maksud permohonan tersebut. Bahkan, Majelis Hakim tak jarang meminta pemohon tidak memasukan petitum yang bukan kewenangan MK. Hal ini, menurut Bayu tidak terlihat dalam persidangan kemarin. Padahal, terdapat sejumlah petitum kubu Prabowo-Sandi yang bukan kewenangan MK, seperti pemberhentian seluruh anggota KPU yang merupakan kewenangan DKPP, atau diskualifikasi calon yang merupakan kewenangan Bawaslu.

"Artinya, itu tidak lazim dilakukan oleh Hakim. Kemarin itu sangat pasif. Harusnya di pemeriksaan pendahuluan di persidangan Hakim aktif. Namanya saja Memperjelas pokok permohonan, gapai malah tidak jelas kalau dibiarkan," kata Bayu Dwi Anggono.

Bayu menekankan, untuk menegakan hukum dan keadilan harus berpegang pada hukum acara. Berlaku asas umum yang menyebut untuk menegakan hukum harus dengan aturan hukum. Bayu juga menepis Pasal 55 PMK nomor 4/2018 yang menjadi dasar Majelis Hakim menetapkan jawaban KPU dan Jokowi-Ma'ruf dapat disampaikan pada Selasa (18/6) pagi atau sebelum sidang lanjutan. Menurutnya, ruang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang memang belum ada seperti yang diatur Pasal 55 tidak dapat menjadi dasar. Hal ini lantaran Pas 33 sudah menegaskan perbaikan jawaban oleh termohon dan pihak terkait, paling lama satu hari sebelum sidang pemeriksaan.

"Ini tidak sesuai dengan pasal 33 PMK 4/2018. Poinnya adalah karena ketidaktegasan sejak awal, berikutnya menjadi problematik. Coba kalau kemarin tegas sejak awal, dengan menyatakan mengacu permohonan 24 Mei dan bila ada tambahan-tambahan anda sampaikan ketika proses pembuktian. Tidak seperti saat ini. Sekali melanggar di awal melanggar berikutnya," kata Bayu Dwi Anggono.



Sumber: Suara Pembaruan