Sengketa Pilpres, PKS minta Percayakan pada MK

Sengketa Pilpres, PKS minta Percayakan pada MK
Ketua MK Anwar Usman memimpin persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / WM Jumat, 14 Juni 2019 | 23:10 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera meminta semua pihak untuk mempercayakan para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengadili dan memutuskan sengketa hasil Pilpres. Menurut Mardani, hakim MK merupakan sosok yang memiliki integritas dan kapasitas.

“Mari kita percaya pada intergritas, dan kapasitas,” kata Mardani dalam keterangannya, Jumat (14/6/2019).

Menurut Mardani, MK mempunyai kedudukan yang spesial. Pasalnya, MK merupakan salah satu lembaga produk reformasi dan memiliki sejarah sebagai penyeimbang tiga lembaga negara, eksekutif legislatif dan yudikatif.

"Karena itu, kita semua harus percaya lembaga MK bisa benar independen dan profesional. Saya masih percaya, marwah peradilan kita masih hidup pada hakim Hakim MK yang sekarang,”  katanya.

Wakil ketua Komisi II DPR itu mengatakan bahwa wajar saja jika saat ini MK menjadi sorotan masyarakat banyak. Dia pun berharap MK bisa menjadikan momentum ini sebagai pembuktian bahwa lembaga ini sangat diperlukan dan bersikap adil serta profesional dalam menangani sengketa Pilpres.

"Saya juga mendukung Pernyataan Hakim MK suhartoyo bahwa akan memasuki masa berat pembuktian merupakan pernyataan yang sangat bijak. Bukti dan hanya bukti yang harus dijadikan landasan putusan yang berkeadilan,” tegas dia.

Lebih lanjut, Mardani mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendokaan para hakim MK. Selain itu, dia juga mengajak publik untuk mendoakan para pihak berperkara, seperti kubu Prabowo-Sandi, Jokowi-Ma'ruf dan penyelenggara pemilu untuk menjadi sidang di MK sebagai ajang pendidikan politik dan hukum yang mendewasakan.

"Saya mengajak Tim Hukum Prabowo-Sandi dan Jokowi Ma’ruf diberi kebijaksanaan untuk menjadikan sidang MK sebaga ajang edukasi publik agar masyarakat kian dewasa dalam berdemokrasi,”  katanya.



Sumber: BeritaSatu.com