Pakar: Kontradiktif, Minta Pemilu Diulang tetapi KPUnya Diberhentikan

Pakar: Kontradiktif, Minta Pemilu Diulang tetapi KPUnya Diberhentikan
Ketua KPU Arief Budiman hadir pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / FMB Minggu, 16 Juni 2019 | 15:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mempertanyakan 15 petitum dalam perbaikan permohonan sengketa PHPU Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Bivitri, ada sejumlah petitum yang tidak lazim dan bertentangan satu dengan lain.

"Dari struktur petitumnya banyak pertanyaan karena beberapa di antaranya tidak lazim," ujar Bivitri dalam diskusi bertajuk "Bedah Sidang Perdana MK: Menakar Peluang Prabowo" di Kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta, Minggu (16/6/2019).

Bivitri melakukan analisis terhadap 15 petitum Prabowo-Sandi dan dia membagi 15 petitum tersebut ke dalam empat bagian terpisah. Pertama, kata dia, petitum yang bersifat langsung dan standar, yakni petitum poin 1 dan 2 yang berisikan permintaan kepada MK untuk membatalkan SK KPU tentang hasil pemilu dan perhitungan hasil pemilu yang benar menurut Prabowo-Sandi.

"Bagian kedua adalah poin diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini yang tidak lazim dalam PHPU Pilpres. Permintaan diskualifikasi dan penjelasan ini terdapat pada petitum 4, 5, 6 dan 7," terang dia.

Bagian ketiga, lanjut Bivitri adalah argumentasi kualitatif yang berisikan tentang kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dari Paslon Jokowi-Ma'ruf. Bagian ini terdapat pada petitum 8 sampai 10.

Sementara bagian keempat, menurut dia adalah permintaan kepada KPU sebagai termohon. Bagian ini terdapat pada poin pentitum 11 sampai 15. Salah satu yang tidak lazim, kata dia, permintaan agar seluruh komisioner KPU diberhentikan.

"Kalau pemungutan suara ulang itu lazim sekali ditempatkan dalam petitum. Tetapi kalau pemberhentikan komisioner KPU, itu tidak lazim dalam petitum," tandas dia.

Sementara Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai ada yang lucu dan berbahaya dari petitum gugatan Prabowo-Sandi. Pasalnya, di satu pihak, Prabowo-Sandi menuntut pemungutan suara ulang (PSU), tetapi di lain pihak juga menuntut para komisioner KPU diberhentikan.

"Agak lucu yah, mereka minta PSU karena adanya pelanggatan TSM serta semua komisioner KPU diberhentikan. Nah, pertanyaan saya, kalau komisioner diberhentikan, siapa yang menyelenggarakan PSU? Itu berat yah. Permohonan ini terlihat tidak disusun secara matang," pungkas dia.

Baca juga: Gugatan Prabowo-Sandi "Terlalu Banyak Meminta".



Sumber: Suara Pembaruan