Dalil dan Bukti Tidak Kuat, Gugatan Prabowo-Sandi Diyakini Akan Ditolak MK

Dalil dan Bukti Tidak Kuat, Gugatan Prabowo-Sandi Diyakini Akan Ditolak MK
Ketua MK Anwar Usman memimpin persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / YS Minggu, 16 Juni 2019 | 17:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi mengatakan, pihaknya memprediksi Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak gugatan sengketa hasil Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi. Pasalnya, menurut Veri, dalil-dalil dan alat bukti gugatan Prabowo-Sandi lemah untuk membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Ditolak, karena memang buktinya enggak cukup untuk membuktikan pelanggaran TSM," kata Veri di Upnormal Coffee Roaster, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019).

Dari segi dalil, kata Veri, Prabowo-Sandi lebih banyak menyampaikan kecurangan TSM yang sifatnya kualitatif. Menurut dia, kecurangan demikian tidak mudah untuk dibuktikan dan pembuktiannya harus berlapis-lapis.

"Pembuktian berlapis artinya, bukti tidak tergantung pada satu kejadian saja, tetapi kejadian yang dikaitkan dengan kejadian lainnya dan itu sulit dibuktikan," tandas dia.

Selain itu, lanjut Veri, dalil kecurangan tersebut harus bersifat masif untuk mempengaruhi hasil perolehan suara Pilpres. Menurut dia, bisa saja terjadi pelanggaran atau kecurangan dalam proses pemilu, namun kecurangan tersebut tidak masif mempengaruhi hasil.

Jika ditemukan kecurangan pemilu demikian, kata dia, MK kemungkinan akan mengembalikan penyelesaiannya ke lembaga-lembaga terkait seperti ke Bawaslu untuk pelanggaran administrasi dan sengketa proses (termasuk ke PTUN), pidana pemilu ke Sentra Gakkumdu, dan pelanggaran etik ke DKPP.

"Mungkin saja MK nanti mengembalikan ke penegak hukum, pengawas pemilu (Bawaslu) untuk menindaklanjuti. Kalau ada pelanggaran itu mungkin saja terbukti sekarang ada, dan terbukti beberapa kasus. Namun, enggak signifikan mempengaruhi perolehan hasil," tandas dia.

Selain persoalan dalil gugatan, kata Veri, alat bukti-alat bukti yang disiapkan Prabowo-Sandi hampir 80 sampai 90 persen merupakan pemberitaan dari media massa atau link berita. Menurut dia, sah-sah saja bukti-bukti pelanggaran pemilu diambil dari pemberitaan. Namun, pemberitaan di media massa itu hanya sebatas informasi awal saja.

"Saya melihat 80 hingga 90 persen pembuktiannya lebih banyak pemberitaan media dibanding dengan bukti-bukti autentik. Pemberitaan boleh-boleh saja jadi alat bukti, tapi tidak semata dijadikan pembuktian yang siginifikan. Melainkan harus dibuktikan secara autentik," pungkas dia.



Sumber: Suara Pembaruan