Pakar: Hakim MK Tidak Akan Terpengaruh Pendapat Ahli, Tetapi Bukti

Pakar: Hakim MK Tidak Akan Terpengaruh Pendapat Ahli, Tetapi Bukti
Ketua MK Anwar Usman memimpin persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / WBP Minggu, 16 Juni 2019 | 21:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan terpengaruh pendapat atau pandangan para ahli dalam mengambil keputusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres. Menurut Bivitri, keputusan hakim konstitusi sangat tergantung pada bukti-bukti yang dihadirkan pemohon (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno).

"Hakim pun tidak gampang terpengaruh pendapat ahli-ahli. Tapi yang akan digali adalah bukti yang sah secara hukum," ujar Bivitri Susanti dalam diskusi bertajuk "Bedah Sidang Perdana MK: Menakar Peluang Prabowo" di Kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta, Minggu (15/6/2019).

Karena itu, kata Bivitri Susanti, seharusnya dalil-dalil permohonan Prabowo-Sandi serta bukti diarahkan untuk meyakinkan hakim MK akan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang mempengaruhi hasil. Menurut dia, dalil-dalilnya bukan hanya untuk mempengaruhi emosi publik. "Bukan publik yang harus dikuasai pemohon, tapi hakim. Hakim akan menggali hal-hal yang sifatnya lebih dalam. Dia akan cari alat bukti yang meyakinkan dirinya untuk mengambil keputusan," tandas Bivitri Susanti.

Selain bukti, lanjut Bivitri, putusan hakim juga cenderung dipengaruhi kerangka hukum yang mengatur kewenangan hakim MK. Menurut dia, kerangka konstitusional MK adalah memeriksa, mengadili dan mememutuskan sengketa hasil pemilu, bukan sengketa proses pemilu.

"MK ini bukan forum penanganan pelanggaran pemilu, tapi MK itu berbicara mengenai hasil pemilu. Nanti, kita lihat di sidang-sidang MK berikut, apakah bisa dibuktikan pelanggaran TSM yang sifat mempengaruhi hasil," ungkap Bivitri Susanti.

Bivitri juga meminta semua pihak yang berperkara dalam sengketa PHPU pilpres tidak mendelegitimasi MK dengan tuduhan bahwa sembalin hakim MK merupakan anak buah pasangan calon tertentu. Pasalnya, sembilan hakim MK merupakan pilihan tiga lembaga berbeda. "Mereka itu dipilih tiga oleh DPR, tiga oleh presiden dan tiga oleh MA. Ketua MK sekarang (Anwar Usman) merupakan pilihan MA. Jadi, sembilan hakim MK bukanlah anak buah paslon tertentu," jelas Bivitri Susanti.

Hakim MK, kata Bivitri juga mengambil keputusan secara transparan dan selalu mempunya dasar hukum atau legal reasoning. Dasar hukum MK mengambil keputusan, tutur dia, terletak pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam setiap putusan MK. "Jadi, hakim selalu mempunyai dasar atau alasan hukum dalam membuat putusan. Bahkan hakim yang berbeda pendapat dengan hakim lain akan ada dissenting opinion," pungkas Bivitri Susanti.



Sumber: BeritaSatu.com