Kuasa Hukum KPU: Dalil Permohonan Prabowo-Sandi Tidak Jelas

Kuasa Hukum KPU: Dalil Permohonan Prabowo-Sandi Tidak Jelas
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto hadir pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / YUD Senin, 17 Juni 2019 | 15:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin menegaskan bahwa pihaknya tidak terlalu sulit menjawab dalil-dalil perbaikan permohonan sengketa PHPU Pilpres Prabowo-Sandi. Menurut Ali, jika dalil-dalilnya jelas, maka KPU akan mudah menjawab dan membantahnya dengan bukti-bukti yang dimiliki KPU.

"Kalau terhadap tuduhan yang jelas, apa, bagaimana dan di mana tempatnya, kami siap menbantahnya. Tidak sulit itu," ujar Ali Nurdin saat dihubungi, Senin (17/6).

Persoalannya, kata Ali, banyak dalil permohonan Prabowo-Sandi yang dituduhkan kepada KPU tidak jelas dan membingungkan. KPU, kata Ali, bukannya tidak bisa menjawab dalil tersebut, tetapi banyak dalil Prabowo-Sandi yang sulit dipahami karena tidak jelas kejadiannya seperti apa.

"Kesulitan bukan untuk menjawabnya, tapi kesulitan memahami permohonannya karena tidak jelas. Kalau materinya tidak jelas, kesulitan kita itu, membaca dan memahami permohonan," tandas dia.

Ali mencontohkan perolehan suara pasangan calon versi permohonan Prabowo-Sandi, yakni Pasangan Calon 01 Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin sebesar 63.573.169 (48%) dan Paslon 02 H. Prabowo Subianto-H. Sandiaga Salahuddin Uno sebesar 68.650.239 (52%) dengan total jumlah suara 132.223.408 (100,00%).

Ali mempertanyakan perolehan suara tersebut karena tiba-tiba muncul angka dari seluruh provinsi di Indonesia. Publik, kata dia, tentu bertanya bagaimana suara tersebut diperoleh, apalah lewat rapat pleno atau dengan cara lain.

"Termasuk perolehan suara pemohon, tiba-tiba jadi sekian gitu kan, merujuk pada apa, pada data per provinsi. Data per provinsi itu diperoleh dari mana? Dalam rapat pleno atau apa. Terus dari tingkat kabupatennya seperti apa," kata dia.

Dibandingkan perolehan suara KPU, kata Ali, sangat jelas prosesnya melalui rekapitulasi berjenjang dari tingkap kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional. Menurut dia, sejarah data pemilih tersebut ada dan bisa ditelesuri oleh siapapun.

"Jadi kalau misalnya salah di provinsi ini, salahnya di kabupaten mana, kan gitu. kan bisa ditelusuri. Tapi kalau tiba-tiba pokoknya sekian, ya gimana," tutur dia.

Begitu juga DPT siluman yang disebutkan Prabowo-Sandi dalam permohonannya. Berdasarkan data yang termuat dalam permohonan Prabowo-Sandi, DPT siluman sebanyak 22 juta suara yang diperoleh dari DPT bermasalah sebanyak 17,5 juta dan 5,7 daftar pemilih khusus (DPK) tidak wajar.

Ali pun mempertanyakan klaim 22 juta DPT siluman dari Prabowo-Sandi. Menurut Ali, 17,5 juta DPT bermasalah sudab dijelaskan KPU bahwa sebagian besar merupakan pemilih yang tidak mengetahui tanggal dan bulan lahirnya. Melalui kebijakan pemerintah, pemilih demikian dimasukkan ke dalam kategori pemilih yang lahir tanggal 1 Juli, 1 Januari dan 31 Desember.

"Itu kan kebijakan pemerintah, bahwa kalau ada yang tidak ingat tanggal lahirnya, ditulis 1 Juli, atau 1 Januari atau 31 Desember dan itu fenomena umum kok. Di banyak negara bagi warga yang tak tahu tanggal lahirnya dan itu ada dalam DPT dan DP4 tahun 2014," terang dia.

Apalagi, kata Ali, 22 DPT siluman tersebut tidak otomatis semuanya memilih paslon Jokowi-Ma'ruf. Bahkan Ali menilai basis yang disebutkan sebagai DPT siluman justru di basis Prabowo-Sando.

"Mereka juga yang disebutkan itu banyak di basisnya pemohon. Kan pemohon menang di 13 provinsi. Nah kalau di 13 provinsi pemohon kan, berarti kalau daerah-daerah lain yang dipersoalkan ada DPT tak wajar atau segala macam kan bisa juga itu milik 01 dan 02 kan. Makanya, dalilnya harus jelas sebetulnya," kata dia.

Ali juga membantah adanya TPS siluman yang dituduhkan Prabowo-Sandi. Menurut dia, tuduhan TPS siluman tersebut sangat aneh karena jumlah TPS sudah bahas secara bersama oleh KPU, Bawaslu, dan peserta pemilu termasuk tim masing-masing pasangan calon.

"Tiap TPS ada saksi paslon-nya, ada saksi parpol, ada Bawaslu. ya kalau ada TPS siluman pasti Bawaslu teriak dong. Bawaslu itu punya pengawas di semua TPS untuk seluruhnya se-Indonesia. Kalau tiba-tiba TPS siluman, tak jelas siapa penyelenggaranya, siapa saksinya, mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Makanya bicaranya pada realita, berangkatnya dari lapangan," pungkas Ali.



Sumber: BeritaSatu.com