MK: Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres Tidak Akan Diundur

MK: Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres Tidak Akan Diundur
Ketua MK Anwar Usman memimpin persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / YUD Senin, 17 Juni 2019 | 16:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, menegaskan bahwa pembacaan putusan perkara sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi tidak akan mundur dari jadwal semula. Pasalnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, MK memutuskan PHPU Pilpres paling lama 14 hari dan jatuh pada 28 Juni 2019.

Sesuai dengan jadwal diatur MK, jadwal paling akhir pembacaan putusan adalah tanggal 28 Juni.

"Jadi sampai sejauh ini, agendanya tetap. (Pembacaan) Putusan insyaAllah masih 28 Juni," ujar Fajar di Gedung MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Sesuai dengan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Jadwal sidang PHPU Pilpres, disebutkan MK memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa PHPU Pilpres paling lama 14 hari sejak perkara diregistrasi. Jika melampaui waktu tersebut, MK bisa dituduh melanggar aturan.

"Sejauh ini tidak ada perubahan apalagi perubahan itu melampaui 28 Juni. Itu yang tentu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kalau sampai diputus atau MK mengucapkan keputusan melampaui 28 Juni," tandas dia.

Meskipun demikian, Fajar mengatakan tidak menutup kemungkinan pemeriksaan persidangan dengan agenda pemeriksaan alat-alat bukti bergeser karena dalam jadwal semula sidang pemeriksaan diagendakan hari ini, tetapi diundur mulai besok, Selasa. Menurut dia, semuanya nanti bergantung kepada dinamika persidangan.

"Nanti tergantung dengan dinamika persidangan, apakah memang sampai 24 Juni itu terpenuhi sudah semua agendanya, atau sudah selesai. Kalau memang pada 25 Juni menggantikan Senin (17/6) ini, misalnya, paling tidak yang terkurangi adalah kesempatan majelis hakim untuk mengambil keputusan dalam RPH jadi tidak sampai mengundurkan jadwal pengucapan keputusan," pungkas dia. 



Sumber: BeritaSatu.com