Sidang PHPU, BPN Minta Perlindungan Saksi
Logo BeritaSatu

Sidang PHPU, BPN Minta Perlindungan Saksi

Senin, 17 Juni 2019 | 18:43 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso mengharapkan adanya perlindungan saksi-saksi dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Priyo di Jakarta, Senin menyebut saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh BPN dan tim kuasa hukumnya dalam sidang lanjutan akan memiliki kadar "wow" dan mencengangkan, untuk memuluskan langkah mendiskualifikasi pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dari kemenangannya.

"Kami mengharapkan ada jaminan perlindungan keselamatan terhadap saksi saksi yang dimaksud. Baik saksi di lapangan baik saksi ahli," ujar Priyo, Senin (17/6/2019).

Pihak BPN mengatakan tim hukum telah berkonsultasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar para saksi dapat terlindungi dari ancaman yang membuat mereka tidak mau bersaksi di persidangan.

"Kami pun memohon agar Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak ragu-ragu, untuk mengizinkan memberikan perlindungan saksi pada LPSK," lanjut Priyo.

BPN telah menghimpun sebanyak 30 saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Namun, internal MK hanya mengizinkan 17 saksi dan telah disepakati.

Priyo menyatakan adanya usaha memberikan perlindungan kepada saksi-saksi tersebut, karena pihaknya telah mengindikasi adanya aduan ancaman.

Para saksi, ujarnya, hanya mau bersaksi jika ada jaminan perlindungan saat memberikan kesaksian di sidang gugatan pilpres 2019.

Sementara, BPN menyerahkan mekanisme jaminan perlindungan pada saksinya kepada LPSK setelah memperoleh izin hakim agar data pribadi dan keselamatan para saksi terjamin.

Senada dengan Priyo, anggota tim hukum BPN Nicholay Aprilindo berkaca pada pengalaman membela kliennya pasangan Prabowo - Hatta pada pilpres tahun 2014 yang menurutnya tidak menjamin keselamatan para saksi yang memperkuat gugatan hasil pilpres kala itu di MK.

"Banyak saksi tidak hadir karena berada di bawah ancaman dan tekanan," ujar Nicholay.

"Besok tim kuasa hukum akan mengajukan surat resmi dari MK dalam persidangan ke LPSK," ujar dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BERITA LAINNYA

Romo Benny: Pancasila Belum Terinternalisasi dalam Nilai Kehidupan

Antonius Benny Susetyo atau disapa Romo Benny menyatakan Pancasila belum terinternalisasi dalam nilai kehidupan.

POLITIK | 20 September 2021

Gus Jazil: Pancasila Merupakan Azimat yang Ditemukan Pendiri Bangsa

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid atau disapa Gus Jazil menyebut Pancasila merupakan azimat yang ditemukan para pendiri bangsa.

POLITIK | 20 September 2021

Teras Narang: Jangan Berhenti Membumikan Pancasila

Anggota MPR Agustin Teras Narang menegaskan upaya membumikan Pancasila tidak boleh berhenti.

POLITIK | 20 September 2021

Kode Inisiatif Usulkan 3 Tahapan Pemilu 2024 Diperpendek

Kode Inisiatif mengusulkan tiga tahapan Pemilu 2024 diperpendek untuk efektivitas dan efisiensi Pemilu.

POLITIK | 20 September 2021

Pemerintah RI Bantu US$ 200.000 untuk Penanganan Covid-19 di Myanmar

Pemerintah Republik Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar U$ 200.000 kepada Myanmar untuk penanggulangan Covid-19.

NASIONAL | 20 September 2021

Bamsoet Kutuk Tindakan Biadab KKB terhadap Nakes di Papua

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau yang disapa Bamsoet mengutuk keras serangan KKB terhadap nakes di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

KKB Serang Nakes di Papua, Politikus PKS: Bentuk Penghinaan terhadap Kemanusiaan

Politikus PKS Netty Prasetiyani Aher menyebut aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

Haji Lulung: Waspada Propaganda yang Benturkan Agama dan Pancasila

Haji Lulung mengingatkan masyarakat mewaspadai propaganda yang membentukan agama dan Pancasila.

POLITIK | 19 September 2021

Jalan Pagi dengan Jan Ethes, Jokowi: Rasanya Baru Kemarin Saya Timang-timang

Jokowi membagikan video momen jalan pagi dan bersepeda dengan sang cucu Jan Ethes Srinarendra di Istana Yogyakarta.

POLITIK | 19 September 2021

Partai Demokrat Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Hilangkan Presidential Threshold

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk menghilangkan presidential threshold.

POLITIK | 19 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Fokus Pasar: Investasi Proyek Baterai Listrik Selesai Sebelum 2024

Fokus Pasar: Investasi Proyek Baterai Listrik Selesai Sebelum 2024

EKONOMI | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings