PSI Minta LPSK Hati-hati dengan Manuver Tim Hukum Prabowo-Sandi

PSI Minta LPSK Hati-hati dengan Manuver Tim Hukum Prabowo-Sandi
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto hadir pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / WM Minggu, 16 Juni 2019 | 23:04 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hati-hati dengan manuver dari tim hukum Prabowo-Sandi dengan modus permintaan perlindungan saksi untuk sengketa PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya, kata Antoni, meminta LPSK menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku dengan melindungi saksi jika diperlukan.

"Kami mendorong LPSK menjalankan amanah konstitusional mereka untuk melindungi saksi kalau memang diperlukan, agar jangan sampai tim hukum 02 kembali membangun imaginasi bahwa LPSK tidak netral atau malah mendukung 01," ujar Antoni di Jakarta, Minggu (16/6/2019).

Antoni mengatakan, manuver dan persepsi seperti itu sudah dibangun sejak awal oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Sejumlah lembaga, kata dia sudah menjadi sasarannya, seperti KPU, Bawaslu dan bahkan MK sendiri.

"Persepsi ini yang secara konsiten dari dulu dijual oleh BPN, Prabowo kalah karena dicurangi. Padahal memang kalah saja," tandas dia.

Dia mencontohkan, sejak awal mendaftar gugatan PHPU Pilpres di MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi sudah banyak melakukan bluffing dan membangun narasi politik ketimbang argumen hukum.

"BW misalkan mengatakan bahwa mereka dihalang-halangi menuju MK, padahal memang banyak ruas jalan yang ditutup karena kerusuhan Bawaslu akibat demonstrasi pendukung 02," ungkap dia.

Termasuk sekarang, lanjut Antoni, kubu Prabowo-Sandi sedang membangun narasi bahwa mereka mempunyai banyak saksi yang wow dan teranjam keselamatannya. Menurut dia, narasi tersebut merupakan omong kosong belaka.

"Ini omong kosong saja. Kita hidup di negara demokratis. Hampir tidak ada penculikan, tindak kekerasan, intimidasi dan sebagainya seperti yang terjadi pada masa Mertua Pak Prabowo memimpin negeri ini,"  katanya.



Sumber: BeritaSatu.com