Tim Hukum Jokowi Yakin Dapat Bantah Seluruh Gugatan Prabowo

Tim Hukum Jokowi Yakin Dapat Bantah Seluruh Gugatan Prabowo
Ketua MK Anwar Usman memimpin persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / WBP Selasa, 18 Juni 2019 | 10:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin memastikan bakal menjawab seluruh permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Prabowo-Sandi. Jawaban secara komprehensif atas gugatan tersebut akan disampaikan tim Hukum Jokowi-Ma'ruf dalam sidang lanjutan PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa (18/6/2019).

"Semua permohonan dari pihak pemohon secara komprehensif, kita jawab kita bantah dan kita buktikan bahwa itu tidak benar," kata anggota Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Teguh Samudra di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Untuk membantah argumentasi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tim Hukum Jokowi-Ma'ruf menambah jumlah bukti yang diajukan ke MK, dari sebelumnya 19 bukti menjadi 30 bukti. Namun, Teguh masih enggan mengungkap bukti-bukti tersebut.
"30 alat bukti karena ini nanti baru kita bacakan, tidak kita kemukakan semuanya ya," kata Teguh Samudra.

Teguh Samudra menyebut permohonan Prabowo-Sandi yang disampaikan dalam persidangan perdana di MK pada Jumat (14/6/2019) merupakan propaganda. Untuk itu, Teguh meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan hal tersebut. "Itu hanya propaganda dari pihak 02 semuanya. Masyarakat jangan terpengaruh dan mohon doa restunya dari seluruh bangsa dan negara supaya NKRI tetap stabil, kondusif dan tetap jaya," harap Teguh Samudra.

Diketahui, MK menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 pada Selasa (18/6/2019). Sidang mengagendakan pembacaan jawaban dan pengesahan alat bukti dari pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan yang disampaikan oleh tim hukum Prabowo-Sandi pada sidang perdana yang berlangsung Jumat (14/6/2019).

Selain KPU, pihak yang terkait langsung dalam sengketa pilpres yaitu tim kuasa hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Bawaslu pun akan menyampaikan keterangan atau jawabannya pada sidang lanjutan ini.



Sumber: Suara Pembaruan