KPU: Link Berita yang Dijadikan Alat Bukti Prabowo Tidak Berdasar

KPU: Link Berita yang Dijadikan Alat Bukti Prabowo Tidak Berdasar
Petugas menurunkan alat bukti KPU dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (12/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / WBP Selasa, 18 Juni 2019 | 10:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin menilai tuntutan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menjadikan link atau tautan berita sebagai alat bukti tidak berdasar. Menurut Ali, link berita bukan alat bukti dalam persidangan sengketa  Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019

"Dalil pemohon yang menuntut agar link berita dijadikan alat bukti adalah tidak berdasar," ujar Ali Nurdin saat membacakan jawaban KPU atas permohonan PHPU Pilpres Prabowo-Sandi di Ruang Sidang Pleno MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Ali Nurdin menjelaskan bahwa Pasal 36 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam PHPU pilpres menyebutkan alat bukti meliputi surat atau tulisan, keterangan saksi, ahli, keterangan para pihak, petunjuk hakim dan alat bukti lain yang diucapkan, dikirimkan diterima disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Kemudian, berdasarkan Pasal 37 PMK Nomor 4 Tahun 2018, yang dimaksud alat bukti surat atau tulisan yaitu berupa keputusan termohon (KPU) tentang rekap hasil penghitungan suara, keputusan termohon tentang penetapan paslon presiden dan wapres beserta lampirannya, keputusan termohon tentang penetapan nomor urut paslon, berita acara dan salinan rekap hasil penghitungan suara yang ditandatangani penyelenggara pemilu sesuai tingkatan, salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan dokumen tertulis lainnya.

"Tuntutan pemohon yang meminta Mahkamah menggunakan tautan berita sebagai dasar penyelesaian perkara di MK merupakan pelanggaran terhadap tata beracara dalam persidangan yang harus merujuk pada alat bukti surat dan keterangan saksi di muka persidangan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 4 Tahun 2018," terang Ali Nurdin.

Lebih lanjut, Ali juga mengatakan kedudukan link berita sebagai alat bukti yang diajukan pemohon, Bawaslu telah membuat pertimbangan dalam Perkara Nomor 01. Bawaslu, dalam perkara tersebut, menolak laporan pemohon karena alat bukti yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat alat bukti yaitu hanya print out berita online.

Bawaslu, kata Ali, menyatakan bahwa print out berita online bukan dokumen resmi yang dapat menjadi rujukan dalam pembuktian suatu perkara. "Berdasarkan hal tersebut, bukti link berita yang diajukan pemohon bukan alat bukti surat atau tulisan. Dengan demikian alat bukti yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat," pungkas Ali Nurdin.



Sumber: BeritaSatu.com