Di Sidang MK, Tim Hukum Jokowi Sebut Gugatan Prabowo Seperti Kuliah Umum

Di Sidang MK, Tim Hukum Jokowi Sebut Gugatan Prabowo Seperti Kuliah Umum
Tim hukum dan advokasi Jokowi-Ma'ruf Amin, (kiri ke ke kanan) Juri Ardiantoro, Yusril Ihza Mahendra, Asrul Sani, Ade Irfan Pulungan, I Wayan Sudirta, menunjukan jawaban permohonanan Prabowo-Sandi dalam persidangan sengketa hasil pilpres 2019 di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 17 Juni 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Fana Suparman / JAS Selasa, 18 Juni 2019 | 11:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) menyebut permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang disampaikan Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6/2019) semacam kuliah umum mengenai aspek pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pemilu.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra saat menyampaikan keterangan atau jawaban selalu pihak terkait dalam sidang lanjutan PHPU di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

"Pada sidang pendahuluan tanggal 14 Juni 2019 lalu, kita semua telah mendengarkan paparan pemohon yang oleh banyak kalangan disebut semacam kuliah umum (studium generale)," kata Yusril.

Bahkan, kata Yusril, terdapat sejumlah kalangan yang menyebut permohonan Prabowo-Sandi seperti pemaparan skripsi. Hal ini merujuk pada teori, argumentasi ilmiah, pandangan ahli, analisis, kajian, hingga aspek perbandingan hukum dari negara lain yang lebih banyak disampaikan tim Hukum Prabowo-Sandi dalam pemaparan selama sekitar tiga jam.

Atas hal tersebut, Yusril mengaku tidak dapat menangkap dengan jelas dan kongkret dalil-dalil yang disampaikan Prabowo-Sandi menurut ketentuan hukum yang berlaku.

"Tak dapat ditangkap dengan jelas apa yang sesungguhnya didalilkan pemohon secara kongkret menurut ketentuan hukum dalam pemaparannya tersebut," ungkapnya.

Yusril menyebut yang terlihat terus disorot tim Prabowo-Sandi adalah "Perang Total". Yusril menegaskan, frasa tersebut tidak benar dan menakutkan karena digunakan di persidangan.

"Tak jelas apa makna dari frasa tersebut, karena pemohon tak pernah memberikan arti dan definisi tentangnya. Akan tetapi penayangan tulisan yang besar itu berkali-kali mengesankan forum Mahkamah yang mulia ini bukan sebagai forum peradilan. Sidang di Mahkamah berubah menjadi panggung publikasi dan propaganda gagasan yang mengandaikan seolah-olah adanya 'peperangan'," tegasnya.

Yusril meminta para pihak yang berperkara dalam persidangan di MK memperhatikan hal tersebut karena menyangkut
aspek moral, etis, dan tata beracara para pihak. Selain itu, hal ini juga menyangkut komitmen dan kepercayaan terhadap hukum dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadil.

"Dengan secara terus-menerus menayangkan tulisan 'Perang Total', apakah berarti pemohon masih belum sepenuh hati dan ikhlas menyerahkan seluruh urusan penyelesaian sengketa ini kepada Mahkamah? Ataukah ada intensi lain yang disengaja oleh pemohon dengan tindakan tersebut? Yang jelas, kami berharap kita semua sepakat untuk memaknai persidangan ini sebagai jalan konstitusional menemukan keadilan berdasarkan hukum yang berkepastian hukum, bukan upaya untuk menumbuhkan sesuatu yang mengarah pada potensi kemudaratan," katanya.

Dikatakan Yusril, pihaknya memahami inti uraian panjang yang disampaikan Prabowo-Sandi dalam persidangan sebelumnya merupakan narasi atau ajakan untuk mengabaikan UU Pemilu. Dalam permohonan tersebut, seluruh rangkaian analisis dan kutipan teori serta ahli yang disuguhkan Prabowo-Sandi ditujukan untuk membangun kesimpulan tersebut.

"Tentu ini sebuah kesimpulan yang sangat berbahaya bagi prinsip negara hukum yang sudah disepakati oleh kita bersama dalam konstitusi," tegasnya.

Diketahui, MK menggelar sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres 2019 pada Selasa (18/6/2019). Sidang hari ini mengagendakan pembacaan jawaban dan pengesahan alat bukti dari pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan yang disampaikan oleh tim hukum Prabowo-Sandi pada sidang perdana yang berlangsung Jumat (14/6/2019).

Selain KPU, pihak yang terkait langsung dalam sengketa Pilpres yaitu tim kuasa hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Bawaslu pun akan menyampaikan keterangan atau jawabannya pada sidang lanjutan ini.



Sumber: Suara Pembaruan