Sidang MK, KPU Minta Majelis Hakim Tolak Seluruh Permohonan Prabowo-Sandi

Sidang MK, KPU Minta Majelis Hakim Tolak Seluruh Permohonan Prabowo-Sandi
Ketua Tim Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin membacakan jawaban pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / JAS Selasa, 18 Juni 2019 | 11:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan sengketa perselisihan hasil (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi. Ali mengatakan pihaknya menilai dalil permohonan Prabowo-Sandi tidak beralasan menurut hukum.

"Petitium, berdasarkan uraian kami, termohon (KPU) memohon kepada MK untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam eksepsi menerima eksepsi pemohon dan dalam pokok perkara menolak permohonan untuk seluruhnya," ujar Ali saat membacakan jawaban KPU atas permohonan PHPU Pilpres Prabowo-Sandi di Ruang Sidang Pleno MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Dalam pokok permohonan, kata Ali, KPU meminta kepada MK agar menyatakan benar keputusan KPU RI Nomor 987/PL.1.8-Kpt/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

"Termohon (KPU) memohon kepada MK untuk menjatuhkan putusan, menetapkan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang benar adalah sebagai berikut, yakni Paslon Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebanyak 85.607.362 dan Paslon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sebanyak 68.650.239. Total suara sah 154.257.601. Atau apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," ungkap Ali.

Dalam menjawab dalil-dalil Prabowo-Sandi, Ali menegaskan bahwa KPU telah menjalankan tugasnya menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses tahapan pemilu yang dilakukan KPU juga telah berlangsung transparan dan terbuka.

"Dalil-dalil permohonan pemohon juga tidak jelas, tidak tegas dan tidak beralasan menurut hukum," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com