Tim Hukum Jokowi: Tak Ada Parpol yang Tolak Total Hasil Pileg
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tim Hukum Jokowi: Tak Ada Parpol yang Tolak Total Hasil Pileg

Selasa, 18 Juni 2019 | 12:24 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyatakan, tidak ada satu pun partai politik (parpol) yang menolak secara total hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Hal ini berbeda dengan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pernyataan ini disampaikan Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra saat menyampaikan keterangan atau jawaban selaku pihak terkait atas permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6/2019).

"Secara garis besar tidak ada satu pun partai politik yang menolak total hasil keseluruhan Pemilu legislatif secara nasional," kata Yusril Ihza Mahendra.

Kalaupun ada perselisihan suara terkait pileg ke Mahkamah Konstitusi, kata Yusril, itu terjadi untuk beberapa daerah pemilihan. Sengketa ini disebabkan adanya dugaan selisih penghitungan suara yang terjadi dalam proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. "Kedewasaan partai politik juga ditunjukkan dengan menghormati penyelesaian sengketa yang telah disusun bersama dengan menggunakan sarana-sarana yang tersedia ketika merasa terdapat hal atau pelanggaran yang patut diselesaikan," kata Yusril Ihza Mahendra.

Menurutnya, sikap parpol yang secara umum menerima hasil pileg berbeda dengan hasil pilpres. Padahal, pileg dan pilpres digelar secara serentak pada 2019. "Pemilu 2019 adalah pemilu pertama yang dilakukan serentak dengan menggabungkan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Legislatif 2019. Berbeda dengan pilpres, secara umum hasil pemilihan legislatif secara nasional dapat diterima oleh partai-partai peserta pemilu," kata Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, pemilu serentak yang digelar pada 17 April 2019 telah berjalan dengan aman, damai dan demokratis. Dikatakan, suara rakyat yang diberikan melalui surat suara di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah dihitung dan direkapitulasi secara berjenjang hingga ditetapkan secara nasional oleh KPU pada tanggal 21 Mei 2019. Dikatakan, suara yang telah diberikan rakyat merupakan pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang dianut konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, menghormati pilihan rakyat melalui pemilu merupakan wujud dari sikap demokratis dan kenegarawanan seorang pemimpin.

"Rakyat telah memilih, rakyat telah menentukan pilihannya. Apapun hasilnya, itulah kehendak rakyat. Oleh karena itu, menghormati hasil pilihan rakyat yang diberikan melalui pemilu adalah wujud dari pelaksanaan demokrasi dan menerima hasil Pemilu sebagai kehendak rakyat adalah bentuk dari sikap demokratis seorang pemimpin dan sikap kenegarawanannya," kata Yusril Ihza Mahendra.

Diketahui, MK menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 pada Selasa (18/6/2019). Sidang mengagendakan pembacaan jawaban dan pengesahan alat bukti dari pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan yang disampaikan oleh tim hukum Prabowo-Sandi pada sidang perdana yang berlangsung Jumat (14/6/2019).

Selain KPU, pihak yang terkait langsung dalam sengketa pilpres yaitu tim kuasa hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Bawaslu pun akan menyampaikan keterangan atau jawabannya pada sidang lanjutan ini.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Masinton Bantah Krisdayanti Ditegur Fraksi PDIP Soal Blak-blakan Gaji Anggota DPR

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu membantah fraksinya menegur Krisdayanti yang blak-blakan soal gaji anggota DPR. Fraksi PDIP justru apresiasi.

POLITIK | 18 September 2021

PSI: Berkinerja Buruk, Tunjangan DPR Seharusnya Dipotong

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku sudah lama mempertanyakan banyaknya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI.

POLITIK | 18 September 2021

Pengamat: Pengerahan Massa AHY di PTUN Adalah Tindakan Primitif

Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas pengerahan massa AHY ke PTUN merupakan tindakan yang primitif.

POLITIK | 18 September 2021

MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tak perlu ada kekhawatiran berlebihan terkait amendemen UUD 1945 terbatas untuk menghadirkan PPHN.

POLITIK | 17 September 2021

Heboh Penghasilan Anggota DPR, Sahroni: Ada Pertanggungjawaban ke Negara

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan gaji maupun tunjangan yang diterima anggota DPR, wajib dipertanggungjawabkan ke negara.

POLITIK | 17 September 2021

Penambahan Masa Jabatan Presiden, Titi Anggraini: Gagasan Ahistoris

Titi Anggraini menilai penambahan masa jabatan presiden merupakan gagasan ahistoris.

POLITIK | 17 September 2021

Presiden PKS: Duet Anies-Sandi Adalah Keniscayaan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyatakan duet Anies-Sandi adalah sebuah keniscayaan dalam Pilpres 2024.

POLITIK | 17 September 2021

Denny Indrayana: Pandemi Bukan Momentum Tepat Mengubah Konstitusi

Denny Indrayana menegaskan pandemi bukan momentum untuk mengubah konstitusi.

POLITIK | 17 September 2021

Selesaikan Batas Negara RI-Malaysia, Hadi Prabowo Terima Penghargaan

Hadi Prabowo menerima penghargaan dari Menko Polhukam Mahfud MD, karena dianggap berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian batas negara RI-Malaysia.

POLITIK | 17 September 2021

Dukung Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024, M Qodari: Indonesia Akan Maju

M Qodari optimistis Indonesia akan maju apabila Jokowi-Prabowo berpasangan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024.

POLITIK | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Borneo FC Resmi Jalin Kerja Sama dengan Mr Cuanisasi

Borneo FC Resmi Jalin Kerja Sama dengan Mr Cuanisasi

BOLA | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings