Yusril: Tanpa Bukti, Tuduhan Hanya Pelampiasan Emosi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Yusril: Tanpa Bukti, Tuduhan Hanya Pelampiasan Emosi

Selasa, 18 Juni 2019 | 14:37 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengkritisi bangunan narasi yang dijadikan dalil-dalil dalam permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres yang disampaikan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019).

Ketua tim hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, narasi berupa tudingan yang dilontarkan Prabowo-Sandi dalam permohonannya harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah secara hukum. Tanpa alat bukti yang sah, Yusril menyebut tudingan tersebut hanya melampiaskan emosi ketidakpuasan. "Setiap narasi yang berisi sebuah tuduhan hendaknya tidaklah berhenti sebatas tuduhan. Setiap tuduhan harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Tanpa itu, tuduhan hanya sekedar tuduhan belaka sebagai cara untuk melampiaskan emosi ketidakpuasan," kata Yusril Ihza Mahendra saat membacakan keterangan atau jawaban tim hukum Jokowi-Ma'ruf selaku pihak terkait dalam sidang lanjutan sengketa PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dalam permohonannya, Prabowo-Sandi terus mengulang narasi kecurangan tanpa menunjukkan bukti yang sah menurut hukum dan mengklaim kemenangan tanpa menunjukkan dasar dan angka yang valid. Selain itu, Prabowo-Sandi dinilai melakukan upaya mendelegitimasi kepercayaan publik pada lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga peradilan. Yusril mengatakan, narasi-narasi tudingan tanpa bukti semacam itu seharusnya tidak menjadi dasar dalam membangun kehidupan berbangsa. "Hal itu tidaklah baik dalam upaya kita membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan demokratis," kata Yusril Ihza Mahendra.

Menurutnya, sebagai pihak pemohon, Prabowo-Sandi berkewajiban membuktikan dengan bukti yang sah secara hukum berbagai tudingan yang dilontarkan dalam persidangan di MK ini. Pembuktian di persidangan MK dapat memastikan mengenai narasi kecurangan dan pelanggaran yang selama ini dibangun Prabowo-Sandi. "Apakah narasi dugaan kecurangan dan pelanggaran yang selama ini dibangun hanya merupakan narasi imajiner semata atau narasi fakta yang dapat dibuktikan dan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak," kata Yusril Ihza Mahendra.

Dalam kesempatan ini, Yusril Ihza Mahendra juga menyinggung mengenai fenomena 'politik pasca kebenaran' atau post-truth politics yang menguat beberapa tahun terakhir ini. Ciri-ciri post truth adalah penggunaan strategi untuk membangun narasi politik tertentu untuk meraih emosi publik dengan memanfaatkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. "Yang membuat preferensi politik publik lebih didominasi oleh faktor emosional dibandingkan dengan faktor rasional," kata Yusril Ihza Mahendra.

Ditekankan Yusril, para elite politik memiliki tanggungjawab agar praktik politik di Indonesia tetap mendasarkan diri pada nilai-nilai moral. Dikatakan, penyebaran berita bohong, hoax, fitnah, penggunaan sentimen suku, agama dan ras yang sempat mewarnai proses Pemilu 2019 ini tidak boleh terus-menerus berlanjut dan harus dijadikan pelajaran berharga untuk membangun kehidupan politik yang sehat dan berkeadaban di masa-masa yang akan datang.

"Metode firehose of falsehood sebagai teknik propaganda politik adalah metode yang selayaknya tidak dipergunakan dalam praktik politik di Indonesia. Untuk itulah, Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara, tetap harus kita jadikan landasan moral dan filosofis dalam membangun kehidupan politik yang demokratis," tegas Yusril Ihza Mahendra.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kuasa Hukum Prabowo Bersikukuh Tautan Berita Adalah Bukti Sah

"Yang kita kutip itu bukti elektronik. Kalau di tindak pidana korupsi itu biasa pasal 43. Jadi dalam pasal 43 itu disebut bukti elektronik," ungkap Bambang.

POLITIK | 18 Juni 2019

Kuasa Hukum Prabowo: KPU Gagal Membangun Argumentasi

Permasalahan kedua, menurut BW, pihak termohon juga tidak mampu menjelaskan terkait posisi Cawapres Ma'ruf Amin.

POLITIK | 18 Juni 2019

Tim Hukum Jokowi: Tak Ada Parpol yang Tolak Total Hasil Pileg

Sikap parpol yang secara umum menerima hasil pileg berbeda dengan hasil pilpres.

POLITIK | 18 Juni 2019

Sidang MK, KPU: Prabowo-Sandi Gagal Paham soal Situng

"Tidak berdasar jika Prabowo-Sandi mempersoalkan kesalahan pencatatan hasil perhitungan suara dengan merujuk input data C1 yang dipindah ke dalam situng KPU."

POLITIK | 18 Juni 2019

Jawab Gugatan Prabowo, Tim Hukum Jokowi Singgung Hoax Ratna Sarumpaet

Seluruh rangkaian analisis dan kutipan teori serta ahli yang disuguhkan Pemohon ditujukan untuk membangun kesimpulan tersebut.

POLITIK | 18 Juni 2019

Sidang MK, KPU Minta Majelis Hakim Tolak Seluruh Permohonan Prabowo-Sandi

"Dalil-dalil permohonan pemohon juga tidak jelas, tidak tegas dan tidak beralasan menurut hukum," kata Ali Nurdin.

POLITIK | 18 Juni 2019

Max Tegaskan KLB Demokrat Bukan Tujuan Utama

Menurut Max, para senior PD menginginkan konstituen tidak semakin meninggalkan partai.

POLITIK | 18 Juni 2019

Di Sidang MK, Tim Hukum Jokowi Sebut Gugatan Prabowo Seperti Kuliah Umum

Yusril menyebut yang terlihat terus disorot tim Prabowo-Sandi adalah "Perang Total" Menurutnya, frasa tersebut tidak benar dan menakutkan.

POLITIK | 18 Juni 2019

KPU: Link Berita yang Dijadikan Alat Bukti Prabowo Tidak Berdasar

Print out berita online bukan dokumen resmi yang dapat menjadi rujukan dalam pembuktian suatu perkara.

POLITIK | 18 Juni 2019

Sidang Lanjutan MK, Bawaslu Serahkan 252 Lembar Keterangan

Tambahan keterangan Bawaslu ini pun menyesuaikan kewajiban Bawalsu sebagai pihak pemberi keterangan.

POLITIK | 18 Juni 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS