Yusril: Gugatan Prabowo-Sandi Tak Jelaskan Perselisihan Hasil Suara
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Yusril: Gugatan Prabowo-Sandi Tak Jelaskan Perselisihan Hasil Suara

Selasa, 18 Juni 2019 | 14:50 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Prabowo-Sandi tak menerangkan secara jelas perselisihan hasil perolehan suara sebagai obyek perkara. Padahal, perselisihan hasil suara merupakan syarat formil permohonan sengketa PHPU.

"Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan," kata Yusril saat membacakan keterangan atau jawaban tim Hukum Jokowi-Ma'ruf selaku pihak terkait dalam sidang lanjutan gugatan PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2109).

Hal ini, kata Yusril, terbukti dalam permohonan Prabowo-Sandi yang sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Jokowi-Ma'ruf selaku pihak terkait. Prabowo-Sandi juga tidak mengargumentasikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU selaku pihak termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Prabowo-Sandi.

"Di antaranya, apakah pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden? Berapa perolehan suara yang seharusnya sehingga pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak? Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara? Bagaimana, oleh siapa dan di mana terjadinya pengurangan/ penggelembungan suara?," katanya.

Yusril mengungkapkan, dalam permohonannya, Prabowo-Sandi tidak sedikit pun membantah hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU. Prabowo-Sandi hanya mendalilkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada kaitan dan signifikansinya dengan perolehan suara.

"Di dalam permohonan pemohon, sama sekali tidak memberikan gambaran klaim kemenangan 62 persen sebagaimana pidato pemohon pada tanggal 17 April 2019 atau pun klaim kemenangan 54,24 persen sebagaimana presentasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pemohon pada tanggal 14 Mei 2019. Dengan tidak didalilkan perolehan suara versi Pemohon maka klaim kemenangan tersebut menjadi gugur," katanya.

Di sisi lain, kata Yusril dalam permohonannya, Prabowo-Sandi hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif (TSM). Yusril menegaskan, dalil-dalil permohonan Prabowo-Sandi hanya merupakan asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada mekanisme penyelesaian hukumnya tersendiri yang diatur dalam Pasal 286 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam aturan itu disebutkan pelanggaran yang bersifat TSM diselesaikan oleh Bawaslu.

"Sehingga penyelesaian pelanggaran hukum yang didalilkan Pemohon tersebut, penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi," katanya.

Untuk itu, Yusril menilai MK tidak berwenang melakukan pemeriksaan ataupun memutus sengketa di luar hasil perselisihan pengitungan suara seperti yang dimohon Prabowo-Sandi. Hal itu diatur dalam beberapa ketentuan hukum.

Misalnya, berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5226.

"UU Mahkamah Konstitusi ditegaskan kembali bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU Optimistis Menang dalam Sengketa Pilpres di MK

KPU telah menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran terstruktur yang melibatkan penyelenggara pemilu.

POLITIK | 18 Juni 2019

Yusril: Tanpa Bukti, Tuduhan Hanya Pelampiasan Emosi

Prabowo-Sandi terus mengulang narasi kecurangan tanpa menunjukkan bukti yang sah.

POLITIK | 18 Juni 2019

Kuasa Hukum Prabowo Bersikukuh Tautan Berita Adalah Bukti Sah

"Yang kita kutip itu bukti elektronik. Kalau di tindak pidana korupsi itu biasa pasal 43. Jadi dalam pasal 43 itu disebut bukti elektronik," ungkap Bambang.

POLITIK | 18 Juni 2019

Kuasa Hukum Prabowo: KPU Gagal Membangun Argumentasi

Permasalahan kedua, menurut BW, pihak termohon juga tidak mampu menjelaskan terkait posisi Cawapres Ma'ruf Amin.

POLITIK | 18 Juni 2019

Tim Hukum Jokowi: Tak Ada Parpol yang Tolak Total Hasil Pileg

Sikap parpol yang secara umum menerima hasil pileg berbeda dengan hasil pilpres.

POLITIK | 18 Juni 2019

Sidang MK, KPU: Prabowo-Sandi Gagal Paham soal Situng

"Tidak berdasar jika Prabowo-Sandi mempersoalkan kesalahan pencatatan hasil perhitungan suara dengan merujuk input data C1 yang dipindah ke dalam situng KPU."

POLITIK | 18 Juni 2019

Jawab Gugatan Prabowo, Tim Hukum Jokowi Singgung Hoax Ratna Sarumpaet

Seluruh rangkaian analisis dan kutipan teori serta ahli yang disuguhkan Pemohon ditujukan untuk membangun kesimpulan tersebut.

POLITIK | 18 Juni 2019

Sidang MK, KPU Minta Majelis Hakim Tolak Seluruh Permohonan Prabowo-Sandi

"Dalil-dalil permohonan pemohon juga tidak jelas, tidak tegas dan tidak beralasan menurut hukum," kata Ali Nurdin.

POLITIK | 18 Juni 2019

Max Tegaskan KLB Demokrat Bukan Tujuan Utama

Menurut Max, para senior PD menginginkan konstituen tidak semakin meninggalkan partai.

POLITIK | 18 Juni 2019

Di Sidang MK, Tim Hukum Jokowi Sebut Gugatan Prabowo Seperti Kuliah Umum

Yusril menyebut yang terlihat terus disorot tim Prabowo-Sandi adalah "Perang Total" Menurutnya, frasa tersebut tidak benar dan menakutkan.

POLITIK | 18 Juni 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS