Yusril: Gugatan Prabowo-Sandi Tak Jelaskan Perselisihan Hasil Suara

Yusril: Gugatan Prabowo-Sandi Tak Jelaskan Perselisihan Hasil Suara
Ketua tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra hadir pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / JAS Selasa, 18 Juni 2019 | 14:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Prabowo-Sandi tak menerangkan secara jelas perselisihan hasil perolehan suara sebagai obyek perkara. Padahal, perselisihan hasil suara merupakan syarat formil permohonan sengketa PHPU.

"Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan," kata Yusril saat membacakan keterangan atau jawaban tim Hukum Jokowi-Ma'ruf selaku pihak terkait dalam sidang lanjutan gugatan PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2109).

Hal ini, kata Yusril, terbukti dalam permohonan Prabowo-Sandi yang sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Jokowi-Ma'ruf selaku pihak terkait. Prabowo-Sandi juga tidak mengargumentasikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU selaku pihak termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Prabowo-Sandi.

"Di antaranya, apakah pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden? Berapa perolehan suara yang seharusnya sehingga pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak? Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara? Bagaimana, oleh siapa dan di mana terjadinya pengurangan/ penggelembungan suara?," katanya.

Yusril mengungkapkan, dalam permohonannya, Prabowo-Sandi tidak sedikit pun membantah hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU. Prabowo-Sandi hanya mendalilkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada kaitan dan signifikansinya dengan perolehan suara.

"Di dalam permohonan pemohon, sama sekali tidak memberikan gambaran klaim kemenangan 62 persen sebagaimana pidato pemohon pada tanggal 17 April 2019 atau pun klaim kemenangan 54,24 persen sebagaimana presentasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pemohon pada tanggal 14 Mei 2019. Dengan tidak didalilkan perolehan suara versi Pemohon maka klaim kemenangan tersebut menjadi gugur," katanya.

Di sisi lain, kata Yusril dalam permohonannya, Prabowo-Sandi hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif (TSM). Yusril menegaskan, dalil-dalil permohonan Prabowo-Sandi hanya merupakan asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada mekanisme penyelesaian hukumnya tersendiri yang diatur dalam Pasal 286 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam aturan itu disebutkan pelanggaran yang bersifat TSM diselesaikan oleh Bawaslu.

"Sehingga penyelesaian pelanggaran hukum yang didalilkan Pemohon tersebut, penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi," katanya.

Untuk itu, Yusril menilai MK tidak berwenang melakukan pemeriksaan ataupun memutus sengketa di luar hasil perselisihan pengitungan suara seperti yang dimohon Prabowo-Sandi. Hal itu diatur dalam beberapa ketentuan hukum.

Misalnya, berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5226.

"UU Mahkamah Konstitusi ditegaskan kembali bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan