BW: Pihak Termohon Gagal Berikan Penjelasan Posisi Ma'ruf Amin di BUMN
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

BW: Pihak Termohon Gagal Berikan Penjelasan Posisi Ma'ruf Amin di BUMN

Selasa, 18 Juni 2019 | 15:02 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua tim gugatan MK pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto menilai, pihak termohon dan terkait gagal memberikan penjelasan terkait posisi Calon Wakil Presiden (Cawapres) sebagai Dewan Pengawas di dua bank syariah BUMN.

"Termohon juga telah melakukan kegagalan yang sangat fundamental. Apa itu? Cawapres 01 dikatakan bukan menjadi pejabat dan anak cabang perusahaannya bukan BUMN hanya merujuk pada aturan BUMN saja," kata Bambang, sesaat setelah mengikuti sidang di Gedung MK Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Menurutnya, dalam putusan MK no 21 Tahun 2017, putusan MK No 48 tahun 2013, peraturan BUMN No 3 tahun 2013, UU keuangan negara, UU perbendaharaan negara, UU antikorupsi, bisa disimpulkan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN dan pejabat di anak perusahaan BUMN adalah mewakili representasi dari BUMN bukan sekedar konsultan.

"Ketidakmampuan menjawab ini sebenarnya berarti semakin sah dan legitimate bahwa terjadi pelanggaran terhadap pasal 277 P UU no 7 tahun 2017," ucap pria yang akrab disapa BW ini.

Dikatakan BW, selama persidangan pihak termohon juga telah gagal membangun narasi yang bisa menjawab permohonan-permohonan yang diajukan pihaknya ke MK. Atas alasan tersebut dirinya pun meyakini MK akan mengabulkan seluruh permohonan yang telah diajukan.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan presiden 2019 pada Selasa (18/6). Dalam sidang kedua kali ini mengagendakan pembacaan jawaban dari pihak termohon dan terkait, masing-masing KPU, tim kuasa hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Bawaslu.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Yusril: Gugatan Prabowo-Sandi Tak Jelaskan Perselisihan Hasil Suara

"Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil."

POLITIK | 18 Juni 2019

KPU Optimistis Menang dalam Sengketa Pilpres di MK

KPU telah menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran terstruktur yang melibatkan penyelenggara pemilu.

POLITIK | 18 Juni 2019

Yusril: Tanpa Bukti, Tuduhan Hanya Pelampiasan Emosi

Prabowo-Sandi terus mengulang narasi kecurangan tanpa menunjukkan bukti yang sah.

POLITIK | 18 Juni 2019

Kuasa Hukum Prabowo Bersikukuh Tautan Berita Adalah Bukti Sah

"Yang kita kutip itu bukti elektronik. Kalau di tindak pidana korupsi itu biasa pasal 43. Jadi dalam pasal 43 itu disebut bukti elektronik," ungkap Bambang.

POLITIK | 18 Juni 2019

Kuasa Hukum Prabowo: KPU Gagal Membangun Argumentasi

Permasalahan kedua, menurut BW, pihak termohon juga tidak mampu menjelaskan terkait posisi Cawapres Ma'ruf Amin.

POLITIK | 18 Juni 2019

Tim Hukum Jokowi: Tak Ada Parpol yang Tolak Total Hasil Pileg

Sikap parpol yang secara umum menerima hasil pileg berbeda dengan hasil pilpres.

POLITIK | 18 Juni 2019

Sidang MK, KPU: Prabowo-Sandi Gagal Paham soal Situng

"Tidak berdasar jika Prabowo-Sandi mempersoalkan kesalahan pencatatan hasil perhitungan suara dengan merujuk input data C1 yang dipindah ke dalam situng KPU."

POLITIK | 18 Juni 2019

Jawab Gugatan Prabowo, Tim Hukum Jokowi Singgung Hoax Ratna Sarumpaet

Seluruh rangkaian analisis dan kutipan teori serta ahli yang disuguhkan Pemohon ditujukan untuk membangun kesimpulan tersebut.

POLITIK | 18 Juni 2019

Sidang MK, KPU Minta Majelis Hakim Tolak Seluruh Permohonan Prabowo-Sandi

"Dalil-dalil permohonan pemohon juga tidak jelas, tidak tegas dan tidak beralasan menurut hukum," kata Ali Nurdin.

POLITIK | 18 Juni 2019

Max Tegaskan KLB Demokrat Bukan Tujuan Utama

Menurut Max, para senior PD menginginkan konstituen tidak semakin meninggalkan partai.

POLITIK | 18 Juni 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS