Yusril Sebut Pelanggaran TSM Bukan Kewenangan MK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Yusril Sebut Pelanggaran TSM Bukan Kewenangan MK

Selasa, 18 Juni 2019 | 15:19 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyanggah tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang fokus membangun narasi adanya kecurangan yang bersifat terstruktur sistematis dan masif (TSM). Yusril mengatakan, pelanggaran TSM bukan kewenangan MK. Hal itu terungkap dalam keterangan atau jawaban yang disampaikan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.

"Kami mengemukakan sanggahan terhadap apa yang dikemukakan oleh kuasa hukum paslon 02 yang fokus kepada pelanggaran TSM. Saya mengatakan pelanggaran TSM itu bukan kewenangan MK," kata Yusril Ihza Mahendra di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6).

Meski demikian, Yusril mempersilakan tim hukum Prabowo-Sandi untuk menyampaikan argumentasi mereka dalam persidangan. Namun dia mengingatkan, tim hukum Prabowo-Sandi juga harus membuktikan sejauh mana kecurangan yang dinarasikan mereka berpengaruh pada perolehan suara. "Kalau hanya bersifat asumsi ya pasti akan ditolak," kata Yusril Ihza Mahendra .

Yusril mencontohkan kebijakan Jokowi selaku presiden menaikkan gaji, tunjangan dan THR Aparatur Sipil Negara (ASN). Dikatakan, kebijakan tersebut disepakati bersama antara presiden dengan DPR, dan setiap tahun itu harus dilakukan. "Jadi enggak ada salahnya, DPR sudah menyetujui APBN," kata Yusril Ihza Mahendra.

Selain itu, jika Prabowo-Sandi menilai kebijakan menaikkan gaji, tunjangan dan THR merupakan pelanggaran harus dibuktikan pengaruhnya terhadap perolehan suara. Yusril menyebut sulit membuktikan pengaruh kenaikan gaji ASN dengan pilihannya dalam pemilu. "Misalnya orang yang dinaikkan gaji itu mendukung Jokowi? Kan enggak juga, jumlah pegawai negeri kita 4,1 juta di seluruh Indonesia. Dan 4,1 juta itu apa betul milih pak Jokowi? Kan nggak bisa dibuktikan. Itu membuktikannya kan dipanggil satu-satu, kalau nanya milih siapa kan melanggar UU, itu sifatnya rahasia," kata Yusril Ihza Mahendra.

Kalaupun benar seluruh ASN memilih Jokowi, kata Yusril, hal tersebut tidak akan mengubah kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Dikatakan, jumlah ASN sekitar 4,1 juta orang tidak berdampak pada kemenangan Jokowi-Ma'ruf yang memiliki selisih sekitar 17 juta suara dibanding pasangan Prabowo-Sandi. "17 juta itu supaya Pak Prabowo bisa menang kira-kira dia harus bisa mendapatkan 8,6 juta (suara) lagi, baru Pak Jokowi kalah, tapi kalau cuma 4,1 juta itu misalnya terbukti meski mustahil ya, kenyataannya toh tidak mengubah peta dari kemenangan pemilu. Oleh karena itu akan diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi," kata Yusril Ihza Mahendra.

Untuk itu, tim hukum Jokowi-Ma'ruf menilai gugatan Prabowo-Sandi hanya asumsi tanpa bukti yang sah secara hukum. Padahal, kata Yusril, pengadilan berbicara bukti bukan asumsi. "Iya asumsi yang nggak bisa dibuktikan, di pengadilan ini kan Kita nggak bisa berteori. Seperti Pak Denny Indrayana banyak menggunakan indikasi, patut diduga. Ada 41 kali itu. Pengadilan bicara bukti," tegas Yusril Ihza Mahendra.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU Tegaskan Tolak Perbaikan Permohononan Sengketa PHPU Pilpres

"Ketika mahkamah mempersilakan, maka kami menghormati itu dan kami jawab," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin.

POLITIK | 18 Juni 2019

BW: Pihak Termohon Gagal Berikan Penjelasan Posisi Ma'ruf Amin di BUMN

Dikatakan BW, selama persidangan pihak termohon juga telah gagal membangun narasi yang bisa menjawab permohonan-permohonan yang diajukan pihaknya ke MK.

POLITIK | 18 Juni 2019

Yusril: Gugatan Prabowo-Sandi Tak Jelaskan Perselisihan Hasil Suara

"Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil."

POLITIK | 18 Juni 2019

KPU Optimistis Menang dalam Sengketa Pilpres di MK

KPU telah menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran terstruktur yang melibatkan penyelenggara pemilu.

POLITIK | 18 Juni 2019

Yusril: Tanpa Bukti, Tuduhan Hanya Pelampiasan Emosi

Prabowo-Sandi terus mengulang narasi kecurangan tanpa menunjukkan bukti yang sah.

POLITIK | 18 Juni 2019

Kuasa Hukum Prabowo Bersikukuh Tautan Berita Adalah Bukti Sah

"Yang kita kutip itu bukti elektronik. Kalau di tindak pidana korupsi itu biasa pasal 43. Jadi dalam pasal 43 itu disebut bukti elektronik," ungkap Bambang.

POLITIK | 18 Juni 2019

Kuasa Hukum Prabowo: KPU Gagal Membangun Argumentasi

Permasalahan kedua, menurut BW, pihak termohon juga tidak mampu menjelaskan terkait posisi Cawapres Ma'ruf Amin.

POLITIK | 18 Juni 2019

Tim Hukum Jokowi: Tak Ada Parpol yang Tolak Total Hasil Pileg

Sikap parpol yang secara umum menerima hasil pileg berbeda dengan hasil pilpres.

POLITIK | 18 Juni 2019

Sidang MK, KPU: Prabowo-Sandi Gagal Paham soal Situng

"Tidak berdasar jika Prabowo-Sandi mempersoalkan kesalahan pencatatan hasil perhitungan suara dengan merujuk input data C1 yang dipindah ke dalam situng KPU."

POLITIK | 18 Juni 2019

Jawab Gugatan Prabowo, Tim Hukum Jokowi Singgung Hoax Ratna Sarumpaet

Seluruh rangkaian analisis dan kutipan teori serta ahli yang disuguhkan Pemohon ditujukan untuk membangun kesimpulan tersebut.

POLITIK | 18 Juni 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS