Tim Hukum Jokowi Nilai Gugatan Prabowo-Sandi Tidak Jelas
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tim Hukum Jokowi Nilai Gugatan Prabowo-Sandi Tidak Jelas

Selasa, 18 Juni 2019 | 15:33 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf menilai gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno tidak jelas dan kabur dari objek perkara yang menjadi syarat formil. Hal ini disampaikan Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Yusril Ihza Mahendra saat menyampaikan keterangan atau jawaban selaku pihak terkait dalam sidang lanjutan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6).

"Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur," kata Yusril.

Tim hukum Jokowi-Ma'ruf sebelumnya menjelaskan bahwa MK tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan ataupun memutus sengketa di luar hasil perselisihan penghitungan suara. Hal ini lantaran kubu Prabowo-Sandi mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif (TSM) tanpa disertai alat bukti yang sah dan terukur. Sementara sengketa perselisihan hasil perolehan suara yang menjadi obyek sengketa tidak disinggung secara rinci.

Selain itu, Yusril menyatakan, permohonan Prabowo-Sandi dalam pokok perkara menjelaskan tentang perlunya Mahkamah menerima permohonan yang diajukan mereka untuk diadili dan diputus. Dikatakan, jika dibaca secara seksama dan teliti, uraian permohonan Prabowo-Sandi dalam sub judul 'MK adalah Pengawal Konstitusi Sehingga Perlu Mengadili Kecurangan' dalam bagian Pokok Perkara, pada pokoknya merupakan keinginan tim hukim Prabowo-Sandi sendiri untuk menambahkan kewenangan Majelis Konstitusi.

"Frasa 'sehingga perlu mengadili' secara eksplisit dan verbatim menunjukkan kehendak subjektif Pemohon agar Mahkamah mempertimbangkan untuk menerima permohonan pemohon untuk diproses 'beyond the law' atau di luar ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Yusril menyatakan, sejak awal tim hukum Prabowo-Sandi telah sadar ada ketentuan hukum yang mengatur PHPU Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan MK tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan ataupun memutus sengketa di luar hasil perselisihan pengitungan suara.

"Karena itulah pemohon membuat uraian yang sangat panjang tentang keinginan agar Mahkamah dapat menerima Permohonannya berdasarkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang sudah diintegrasikan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)," papar Yusril.

Terkait pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dituduhkan Prabowo-Sandi, Yusril menyebut hal tersebut merupakan upaya membangun konstruksi hukum seolah-olah telah terjadi dugaan adanya pelanggaran dan kecurangan. Hal ini dilakukan agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Prabowo-Sandi. Namun, katanya, hal ini justru menjadikan permohonan Prabowo-Sandi menjadi tidak jelas (obsecure).

"Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum di atas, berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat diterima," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Yusril Sebut Pelanggaran TSM Bukan Kewenangan MK

Jumlah ASN 4,1 juta orang tidak berdampak pada kemenangan Jokowi-Ma'ruf yang memiliki selisih 17 juta suara.

POLITIK | 18 Juni 2019

KPU Tegaskan Tolak Perbaikan Permohononan Sengketa PHPU Pilpres

"Ketika mahkamah mempersilakan, maka kami menghormati itu dan kami jawab," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin.

POLITIK | 18 Juni 2019

BW: Pihak Termohon Gagal Berikan Penjelasan Posisi Ma'ruf Amin di BUMN

Dikatakan BW, selama persidangan pihak termohon juga telah gagal membangun narasi yang bisa menjawab permohonan-permohonan yang diajukan pihaknya ke MK.

POLITIK | 18 Juni 2019

Yusril: Gugatan Prabowo-Sandi Tak Jelaskan Perselisihan Hasil Suara

"Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil."

POLITIK | 18 Juni 2019

KPU Optimistis Menang dalam Sengketa Pilpres di MK

KPU telah menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran terstruktur yang melibatkan penyelenggara pemilu.

POLITIK | 18 Juni 2019

Yusril: Tanpa Bukti, Tuduhan Hanya Pelampiasan Emosi

Prabowo-Sandi terus mengulang narasi kecurangan tanpa menunjukkan bukti yang sah.

POLITIK | 18 Juni 2019

Kuasa Hukum Prabowo Bersikukuh Tautan Berita Adalah Bukti Sah

"Yang kita kutip itu bukti elektronik. Kalau di tindak pidana korupsi itu biasa pasal 43. Jadi dalam pasal 43 itu disebut bukti elektronik," ungkap Bambang.

POLITIK | 18 Juni 2019

Kuasa Hukum Prabowo: KPU Gagal Membangun Argumentasi

Permasalahan kedua, menurut BW, pihak termohon juga tidak mampu menjelaskan terkait posisi Cawapres Ma'ruf Amin.

POLITIK | 18 Juni 2019

Tim Hukum Jokowi: Tak Ada Parpol yang Tolak Total Hasil Pileg

Sikap parpol yang secara umum menerima hasil pileg berbeda dengan hasil pilpres.

POLITIK | 18 Juni 2019

Sidang MK, KPU: Prabowo-Sandi Gagal Paham soal Situng

"Tidak berdasar jika Prabowo-Sandi mempersoalkan kesalahan pencatatan hasil perhitungan suara dengan merujuk input data C1 yang dipindah ke dalam situng KPU."

POLITIK | 18 Juni 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS