Kubu Jokowi Tuding Kubu Prabowo Lawan Kebebasan Pers
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kubu Jokowi Tuding Kubu Prabowo Lawan Kebebasan Pers

Selasa, 18 Juni 2019 | 15:56 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf membantah tudingan kubu Prabowo-Sandi yang menyebut adanya pembatasan atau pengerahan media massa untuk berpihak dalam Pilpres 2019. Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf menyatakan kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang dilindungi konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F UUD 1945.

"Dalam konteks ini pihak terkait tidak pernah mengeluarkan larangan atau kebijakan yang membatasi kebebasan pers untuk kepentingan pihak terkait dalam konteks Pemilu 2019," kata tim hukum Jokowi-Ma'ruf, I Wayan Sudirta saat menyampaikan keterangan atau jawaban selaku pihak terkait dalam sidang lanjutan gugatan PHPU di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Lantaran bersifat bebas, kubu Jokowi menegaskan upaya apapun yang melawan kebebasan pers tidak dapat dibenarkan. Tim hukum Jokowi pun menyinggung permintaan kubu Prabowo agar media arus utama meliput reuni 212.

"Termasuk memaksa pers mainstream untuk meliput sebuah peristiwa, contohnya reuni 212. Keinginan Pemohon agar media utama meliput reuni 212 secara a contrario justru dapat dikategorikan sebagai upaya untuk melawan kebebasan pers itu sendiri," katanya.

Dikatakan Wayan, media mainstream keseluruhannya bukan milik pemerintah. Media berbentuk korporasi milik swasta dan tidak berhubungan sama sekali dengan Jokowi. Apalagi, kebebasan pers dilindungi secara tegas berdasar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan diawasi oleh lembaga independen yakni Dewan Pers. Untuk itu, kubu Prabowo-Sandi seharusnya mengadu ke Dewan Pers jika keberatan dengan pemberitaan media, termasuk mengenai minimnya pemberitaan soal reuni 212.

"Lembaga inilah yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk menilai independensi pers dan jurnalistik. Jika Pemohon menuduh media mainstream telah tidak independen dengan tidak mempublikasikan aktivitas reuni alumni 212, maka secara hukum Pemohon harusnya mengadu ke Dewan Pers. Kerja Dewan Pers sama sekali tidak terkait dengan Pihak Terkait karena Dewan Pers bersifat independen," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tim Hukum Jokowi Nilai Gugatan Prabowo-Sandi Tidak Jelas

MK tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan ataupun memutus sengketa di luar hasil perselisihan pengitungan suara.

POLITIK | 18 Juni 2019

Yusril Sebut Pelanggaran TSM Bukan Kewenangan MK

Jumlah ASN 4,1 juta orang tidak berdampak pada kemenangan Jokowi-Ma'ruf yang memiliki selisih 17 juta suara.

POLITIK | 18 Juni 2019

KPU Tegaskan Tolak Perbaikan Permohononan Sengketa PHPU Pilpres

"Ketika mahkamah mempersilakan, maka kami menghormati itu dan kami jawab," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin.

POLITIK | 18 Juni 2019

BW: Pihak Termohon Gagal Berikan Penjelasan Posisi Ma'ruf Amin di BUMN

Dikatakan BW, selama persidangan pihak termohon juga telah gagal membangun narasi yang bisa menjawab permohonan-permohonan yang diajukan pihaknya ke MK.

POLITIK | 18 Juni 2019

Yusril: Gugatan Prabowo-Sandi Tak Jelaskan Perselisihan Hasil Suara

"Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil."

POLITIK | 18 Juni 2019

KPU Optimistis Menang dalam Sengketa Pilpres di MK

KPU telah menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran terstruktur yang melibatkan penyelenggara pemilu.

POLITIK | 18 Juni 2019

Yusril: Tanpa Bukti, Tuduhan Hanya Pelampiasan Emosi

Prabowo-Sandi terus mengulang narasi kecurangan tanpa menunjukkan bukti yang sah.

POLITIK | 18 Juni 2019

Kuasa Hukum Prabowo Bersikukuh Tautan Berita Adalah Bukti Sah

"Yang kita kutip itu bukti elektronik. Kalau di tindak pidana korupsi itu biasa pasal 43. Jadi dalam pasal 43 itu disebut bukti elektronik," ungkap Bambang.

POLITIK | 18 Juni 2019

Kuasa Hukum Prabowo: KPU Gagal Membangun Argumentasi

Permasalahan kedua, menurut BW, pihak termohon juga tidak mampu menjelaskan terkait posisi Cawapres Ma'ruf Amin.

POLITIK | 18 Juni 2019

Tim Hukum Jokowi: Tak Ada Parpol yang Tolak Total Hasil Pileg

Sikap parpol yang secara umum menerima hasil pileg berbeda dengan hasil pilpres.

POLITIK | 18 Juni 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS