Tim Hukum 02 Siapkan Bukti-bukti Pelanggaran Pemilu di Sidang Ketiga

Tim Hukum 02 Siapkan Bukti-bukti Pelanggaran Pemilu di Sidang Ketiga
Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi. ( Foto: Antara )
Hotman Siregar / FER Selasa, 18 Juni 2019 | 16:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengaku sudah menduga tanggapan-tanggapan yang akan disampaikan oleh pihak termohon dan pihak terkait dalam sidang lanjutan gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Misalnya, menolak gugatan BPN terkait posisi Ma'ruf Amin yang dinyatakan bukan bagian dari karyawan atau pejabat anak perusahaan BUMN.

"Ini nanti tentu para pengacara kita, kuasa hukum kita akan menyampaikan faktanya. Termasuk terkait dengan keputusan MA yang menyatakan bahwasanya anak perusahaan BUMN itu, salah satu syaratnya adalah kepemilikan saham yang lebih dari 50 persen. Kemudian, ada juga keputusan MK terkait dengan itu. Apa lagi banyak sekali anak-anak perusahaan BUMN atau perusahaan yang berafiliasi terhadap BUMN yang sejak awal melalui surat edaran menteri BUMN dinyatakan bahwasanya adalah bagian dari BUMN itu sendiri," ujar Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Dahnil menambahkan, Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah dibuat oleh Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwasanya BUMN, anak perusahaan BUMN, bahkan perusahaan yang berafiliasi terhadap BUMN itu, dikategorikan masuk dalam BUMN. Termasuk terkait nanti banyak sekali kasus-kasus hukum yang melibatkan anak perusahaan BUMN maupun afiliasi BUMN yang di vonis karena menggunakan Undang-undang (UU) kebendaharaan negara.

"Jadi tentu ada perspektif yang berbeda. Kita nanti tentu akan menyampaikan perspektif hukum dengan Undang-undang perbendaharaan negara, Undang-undang Tipikor, terkait dengan posisi pak Ma'ruf Amin," kata Dahnil.

Terkait perspektif dari kuasa hukum 01, Dahnil sudah menduga sejak awal memang perspektifnya memang adalah perspektif kuantitatif.

"Jadi mereka fokus pada mendorong pembuktian selisih jumlah antara 01 dan 02. Nah, tentu kita menggunakan perspektif yang sudah seperti teman-teman dengar, perspektif kualitatif, dalil kualitatif, juga dalil kuantitatif," jelas Dahnil.

Menurut Dahnil, dalil kualitatifnya tentu adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 22E itu terkait dengan pemilu yang jurdil. Karena BPN menganggap pemilu 2019 tidak jujur dan adil.

"Pasti pertanyaannya, apa buktinya? Tentu nanti pada sidang ketiga akan disampaikan bukti-bukti bahwa ada pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Sehingga menciptakan TSM itu. Akan disampaikan nanti di sidang ketiga. Kita sudah siapkan semuanya," tandas Dahnil Anzar Simanjuntak.



Sumber: Suara Pembaruan