Yusril Sebut Perbaikan Permohonan Kubu Prabowo Langgar Hukum
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Yusril Sebut Perbaikan Permohonan Kubu Prabowo Langgar Hukum

Selasa, 18 Juni 2019 | 17:07 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Tim hukum Jokowi-Ma'ruf menilai perbaikan permohonanan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan tim hukum Prabowo-Sandi melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini dikatakan Ketua Tim Hukum Jokowi, Yusril Ihza Mahendra saat menyampaikan keterangan atau jawaban selaku pihak terkait dalam sidang lanjutan gugatan PHPU di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

"Perbaikan permohonan pemohon melanggar ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi," kata Yusril.

Diketahui, tim hukum Prabowo-Sandi mengajukan perbaikan permohonan pada 10 Juni 2019. Perbaikan permohonan itu dibacakan tim hukum Prabowo-Sandi di hadapan Majelis Hakim Konstitusi pada sidang perdana Jumat (14/6/2019) lalu.

Yusril menegaskan, PHPU Presiden dan Wakil Presiden tidak memberikan ruang kepada pemohon untuk memperbaiki berkas materi gugatan. Hal itu tertuang dalam Pasal 33 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018. Dengan demikian, Yusril menegaskan, permohonan yang diajukan Prabowo-Sandi tertanggal 24 Mei atau permohonan pertama bersifat final.

"Berdasarkan pada ketentuan pasal a quo, hanya termohon, pihak terkait, dan Bawaslu saja yang diberikan hak secara hukum untuk mengajukan perbaikan jawaban atau keterangan. Artinya berkas permohonan yang telah diajukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2019 adalah bersifat final dan apa adanya," tegas Yusril.

Dengan aturan tersebut, Yusril menyatakan, perbaikan permohonan Prabowo-Sandi tidak dapat dibenarkan di mata hukum. Untuk itu, kata Yusril, MK harus menolak seluruh permohonan Prabowo-Sandi.

"Jika dibenarkan, maka hal ini akan melanggar dan merugikan hak hukum dari termohon dan pihak terkait untuk mendapatkan kesempatan yang cukup untuk membantah dalil-dalil pemohon dalam Perbaikan Permohonannya, baik dalam Jawaban maupun Keterangan," kata Yusril.

Tak hanya tidak berdasarkan hukum, Yusril menyatakan, perbaikan permohonan yang diajukan kubu Prabowo dan diterima kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 16.59 WIB, merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Prabowo-Sandi. Menurutnya, perbaikan permohonan itu telah melampaui kebiasaan dalam hukum acara tentang makna perbaikan gugatan/permohonan.

"Di mana dalam perbaikan, dalil-dalil pokok dalam Permohonan awal tidak boleh ditambahkan. Faktanya, Perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon bertambah lima (5) kali lipat banyaknya daripada Permohonan awal. Di mana Permohonan yang diterima pada tanggal 24 Mei 2019 hanya berjumlah 37 halaman, sedangkan Perbaikan Permohonan berjumlah 146 halaman. Dengan tambahan jumlah halaman, Perbaikan Permohonan Pemohon tidak lagi menjadi sekadar perbaikan, tapi telah berubah menjadi 'Permohonan baru'," tegas Yusril.

Atas dasar itu, Yusril menyatakan, pihaknya tidak akan menanggapi dan menyatakan menolak seluruh dalil baru yang ditambahkan kubu Prabowo dalam perbaikan permohonan. Selain itu, Yusril meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 10 Juni 2019.

"Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menyatakan Permohonan cacat secara formil, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)," kata Yusril.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tim Hukum 02 Siapkan Bukti-bukti Pelanggaran Pemilu di Sidang Ketiga

Menurut Dahnil, perusahaan yang berafiliasi terhadap BUMN itu, dikategorikan masuk dalam BUMN.

POLITIK | 18 Juni 2019

Kubu Jokowi Tuding Kubu Prabowo Lawan Kebebasan Pers

Kubu Jokowi menyindir kubu Prabowo yang "memaksa" media arus utama meliput Aksi 212.

POLITIK | 18 Juni 2019

Tim Hukum Jokowi Nilai Gugatan Prabowo-Sandi Tidak Jelas

MK tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan ataupun memutus sengketa di luar hasil perselisihan pengitungan suara.

POLITIK | 18 Juni 2019

Yusril Sebut Pelanggaran TSM Bukan Kewenangan MK

Jumlah ASN 4,1 juta orang tidak berdampak pada kemenangan Jokowi-Ma'ruf yang memiliki selisih 17 juta suara.

POLITIK | 18 Juni 2019

KPU Tegaskan Tolak Perbaikan Permohononan Sengketa PHPU Pilpres

"Ketika mahkamah mempersilakan, maka kami menghormati itu dan kami jawab," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin.

POLITIK | 18 Juni 2019

BW: Pihak Termohon Gagal Berikan Penjelasan Posisi Ma'ruf Amin di BUMN

Dikatakan BW, selama persidangan pihak termohon juga telah gagal membangun narasi yang bisa menjawab permohonan-permohonan yang diajukan pihaknya ke MK.

POLITIK | 18 Juni 2019

Yusril: Gugatan Prabowo-Sandi Tak Jelaskan Perselisihan Hasil Suara

"Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil."

POLITIK | 18 Juni 2019

KPU Optimistis Menang dalam Sengketa Pilpres di MK

KPU telah menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran terstruktur yang melibatkan penyelenggara pemilu.

POLITIK | 18 Juni 2019

Yusril: Tanpa Bukti, Tuduhan Hanya Pelampiasan Emosi

Prabowo-Sandi terus mengulang narasi kecurangan tanpa menunjukkan bukti yang sah.

POLITIK | 18 Juni 2019

Kuasa Hukum Prabowo Bersikukuh Tautan Berita Adalah Bukti Sah

"Yang kita kutip itu bukti elektronik. Kalau di tindak pidana korupsi itu biasa pasal 43. Jadi dalam pasal 43 itu disebut bukti elektronik," ungkap Bambang.

POLITIK | 18 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS