Yusril Sebut Perbaikan Permohonan Kubu Prabowo Langgar Hukum

Yusril Sebut Perbaikan Permohonan Kubu Prabowo Langgar Hukum
Ketua tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra hadir pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6/2019). (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Fana Suparman / FER Selasa, 18 Juni 2019 | 17:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim hukum Jokowi-Ma'ruf menilai perbaikan permohonanan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan tim hukum Prabowo-Sandi melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini dikatakan Ketua Tim Hukum Jokowi, Yusril Ihza Mahendra saat menyampaikan keterangan atau jawaban selaku pihak terkait dalam sidang lanjutan gugatan PHPU di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

"Perbaikan permohonan pemohon melanggar ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi," kata Yusril.

Diketahui, tim hukum Prabowo-Sandi mengajukan perbaikan permohonan pada 10 Juni 2019. Perbaikan permohonan itu dibacakan tim hukum Prabowo-Sandi di hadapan Majelis Hakim Konstitusi pada sidang perdana Jumat (14/6/2019) lalu.

Yusril menegaskan, PHPU Presiden dan Wakil Presiden tidak memberikan ruang kepada pemohon untuk memperbaiki berkas materi gugatan. Hal itu tertuang dalam Pasal 33 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018. Dengan demikian, Yusril menegaskan, permohonan yang diajukan Prabowo-Sandi tertanggal 24 Mei atau permohonan pertama bersifat final.

"Berdasarkan pada ketentuan pasal a quo, hanya termohon, pihak terkait, dan Bawaslu saja yang diberikan hak secara hukum untuk mengajukan perbaikan jawaban atau keterangan. Artinya berkas permohonan yang telah diajukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2019 adalah bersifat final dan apa adanya," tegas Yusril.

Dengan aturan tersebut, Yusril menyatakan, perbaikan permohonan Prabowo-Sandi tidak dapat dibenarkan di mata hukum. Untuk itu, kata Yusril, MK harus menolak seluruh permohonan Prabowo-Sandi.

"Jika dibenarkan, maka hal ini akan melanggar dan merugikan hak hukum dari termohon dan pihak terkait untuk mendapatkan kesempatan yang cukup untuk membantah dalil-dalil pemohon dalam Perbaikan Permohonannya, baik dalam Jawaban maupun Keterangan," kata Yusril.

Tak hanya tidak berdasarkan hukum, Yusril menyatakan, perbaikan permohonan yang diajukan kubu Prabowo dan diterima kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 16.59 WIB, merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Prabowo-Sandi. Menurutnya, perbaikan permohonan itu telah melampaui kebiasaan dalam hukum acara tentang makna perbaikan gugatan/permohonan.

"Di mana dalam perbaikan, dalil-dalil pokok dalam Permohonan awal tidak boleh ditambahkan. Faktanya, Perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon bertambah lima (5) kali lipat banyaknya daripada Permohonan awal. Di mana Permohonan yang diterima pada tanggal 24 Mei 2019 hanya berjumlah 37 halaman, sedangkan Perbaikan Permohonan berjumlah 146 halaman. Dengan tambahan jumlah halaman, Perbaikan Permohonan Pemohon tidak lagi menjadi sekadar perbaikan, tapi telah berubah menjadi 'Permohonan baru'," tegas Yusril.

Atas dasar itu, Yusril menyatakan, pihaknya tidak akan menanggapi dan menyatakan menolak seluruh dalil baru yang ditambahkan kubu Prabowo dalam perbaikan permohonan. Selain itu, Yusril meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 10 Juni 2019.

"Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menyatakan Permohonan cacat secara formil, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)," kata Yusril.



Sumber: Suara Pembaruan