Soal "Mahkamah Kalkulator", Kubu Prabowo Dianggap Merendahkan MK

Soal
Suasana persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / FMB Selasa, 18 Juni 2019 | 17:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim hukum Jokowi-Ma'ruf menilai pernyataan tim hukum Prabowo-Sandi telah melakukan contempt of court atau merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini merujuk pada penggunaan istilah "mahkamah kalkulator" yang digunakan tim hukum Prabowo-Sandi dalam permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan ke MK.

"Perlu kami ingatkan, Pemohon secara tersurat telah melabelkan Mahkamah Konstitusi yang mulia ini dengan 'mahkamah kalkulator', sebagaimana tertulis pada halaman 1 Permohonan Pemohon. Hal ini dapat dikualifikasi sebagai sebuah tindakan contempt of court karena disampaikan secara resmi dalam persidangan melalui permohonan tertulis, bukan sekadar opini di luar persidangan," kata anggota tim hukum Jokowi-Ma'ruf, Luhut Pangaribuan saat membacakan keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang lanjutan gugatan PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Luhut mengatakan, pemohon mendalilkan agar MK menjaga konstitusionalitas pemilu, tetapi secara terang-terangan menyebut MK sebagai "mahkamah kalkulator" di bagian awal permohonan.

Menurutnya, pernyataan yang disampaikan tim hukum Prabowo-Sandi di muka persidangan merupakan tindakan tidak etis dan merusak martabat MK. Tindakan tersebut, katanya tidak dapat ditoleransi untuk menjaga martabat dan kewibawaan mahkamah yang berperan sebagai penjaga konstitusi.

"Pernyataan ini telah meruntuhkan kredibilitas Pemohon dalam membangun seluruh argumennya di hadapan Mahkamah. Karenanya, patut bagi mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon karena telah merusak martabat mahkamah, menyerang integritas mahkamah, dan menghancurkan kepercayaan terhadap hukum serta merupakan contempt of court," tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan